Manokwari, TopbNews.com – Puluhan Mahasiswa Se-Kabupaten Manokwari gelar aksi demo didepan Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Senin (26/2). Mereka meminta Bawaslu Provinsi Papua Barat segera mengambil sikap terhadap dugaan pelanggaran pemilu 14 Februari lalu.
Aksi demo puluhan mahasiswa itu berasal dari STIH Caritas Papua, STIE Maheisa, STIH Manokwari, Simpatisan Unipa dan STKIP.
Koordinator lapangan, Rusman Kelkusa mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai kontrol terhadap penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
“Tidak ada kepentingan lain, selain mengontrol kinerja Bawaslu Papua Barat yang terkesan lamban dan tidak transparan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran Pemilu 2024”, ujar Rusman dalam orasinya.
Ketegasan yang sama juga diungkapkan Delfisen Pahala, Ketua BEM STIH Caritas Papua, Manokwari.
Delfisen mendesak Bawaslu Papua Barat dan Kabupaten Manokwari agar lebih transparan dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran dimaksud.
“Pengawasan Bawaslu terhadap Pemilu 2024 merupakan tolak ukur dalam menyehatkan proses demokrasi ke depan, inilah tujuan dan kepedulian kami”, tegasnya.
Ketua BEM STIH Manokwari, Herzon Korwa dalam aksi itu membacakan empat poin pernyataan sikap soliditas mahasiswa hukum kota Manokwari yang ditujukan kepada Bawaslu dan KPU di Papua Barat.
“Pertama, kami mengapresiasi kinerja Bawaslu dan KPU Papua Barat dalam upaya mensukseskan Pemilu 2024”, ujar Herzon.
Poin kedua, mahasiswa hukum kota Manokwari meminta Bawaslu Papua Barat agar memproses hukum setiap dugaan tindak pidana maupun pelanggaran administrasi Pemilu 2024.
“Kami juga meminta Bawaslu agar lebih transparan dalam melakukan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Pemilu di Papua Barat”, ucapnya.
Dihadapan Ketua dan anggota Bawaslu Papua Barat, Herzon juga menyatakan sikap bahwa akan kembali menggelar aksi dengan kekuatan massa lebih besar jika pernyataan sikap yang disampaikan tidak diindahkan.
“Apabila pernyataan sikap kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan kembali dengan kekuatan massa lebih besar pada Senin 4 Maret 2024”, tegas Herzon.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie didampingi Ketua Bawaslu Manokwari menyampaikan, laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang diterima pihaknya telah ditangani oleh Gakkumdu dan sedang dalam proses.
“Hari jumat saya sudah tandatangani surat tugas kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan, kepada pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan dan kepada Bawaslu untuk melakukan kajian kepada para pihak. Proses sudah dimulai hari ini dengan meminta keterangan dari pelapor, saksi dan ada juga dari mahasiswa yang melakukan aksi ini”, ujar Idie kepada wartawan.
Ia menambahkan, karena ini merupakan unsur dugaan maka harus disertai dengan bukti yang kuat.
“Pada pembahasan kedua, bila bukti kuat dan keterangan saksi menguatkan maka akan dilimpahkan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan”, tambahnya.
Menurut Idie, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan yang diterima sesuai dengan mekasnisme bawaslu dan regulasi. Ia berharap, para pihak kooperatif dalam memberikan keterangan sebagai pembuktian dalam persoalan tersebut. (*)
Penulis : Marthina Marisan