Oleh : Papuan Centre
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) seharusnya dilihat bukan sekadar skema pinjaman bersubsidi, melainkan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi di seluruh pelosok negeri, termasuk Tanah Papua.
Target utama program ini adalah sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Komitmen ini harus dipegang teguh oleh seluruh bank penyalur, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang memiliki jaringan terluas hingga ke pedalaman.
Prinsip dasar yang fundamental adalah janji penyaluran KUR UKM Mikro, pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan.
Ketentuan ini memiliki makna ganda bagi pelaku UKM Orang Asli Papua (OAP). Pertama, ia menghilangkan hambatan klasik pembiayaan, di mana aset tanah adat seringkali tidak dapat digunakan sebagai jaminan bank konvensional.
Kedua, ia menegaskan prinsip bahwa kelayakan seorang pengusaha Papua dinilai dari potensi bisnisnya, bukan dari selembar sertifikat.
Menuntut Kepatuhan dan Inklusivitas Sejati
Regulasi, yakni Permenko Perekonomian, telah dengan jelas mengamanatkan prinsip tanpa agunan untuk plafon mikro.
Ironisnya, di beberapa tempat, praktik bank di lapangan masih meminta agunan tambahan, yang secara langsung merugikan UKM OAP.
Praktik ini harus dihentikan. Pemerintah dan Komite Kebijakan KUR wajib memberlakukan sanksi tegas berupa pencabutan subsidi bunga terhadap bank yang melanggar ketentuan ini.
Sanksi adalah bahasa yang paling dipahami untuk mendisiplinkan penyalur dana publik.
Subsidi yang didanai oleh uang rakyat tidak boleh digunakan untuk membiayai praktik yang diskriminatif dan eksklusif.
Peran Sentral BRI dalam Pemberdayaan OAP
BRI memegang peran sentral dalam memastikan program KUR dapat diakses secara maksimal oleh OAP. Ini membutuhkan lebih dari sekadar pembukaan loket. Perlu adanya:
- Adaptasi Prosedur: Kemudahan dalam pengurusan dokumen administratif dasar di tingkat unit BRI, mengingat tantangan birokrasi dan akses di Papua.
- Pendampingan: Edukasi intensif mengenai manajemen usaha dan penyusunan arus kas yang menjadi syarat kelayakan kredit, mengingat banyak UKM OAP bergerak di sektor informal dan tradisional.
- Fokus Sektor Prioritas: Memperkuat penyaluran KUR pada sektor yang menjadi kekuatan lokal Papua, seperti perikanan, pertanian, dan kerajinan lokal.
Papuan Centre mendesak bank penyalur untuk konsisten. Status sebagai UKM OAP harus diakui sebagai prioritas dalam kebijakan inklusivitas pembiayaan, bukan sebaliknya menjadi alasan untuk mempersulit akses.
KUR adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi Papua.
Terima Keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa banyak anak-anak Papua yang berhasil naik kelas sebagai pengusaha, bebas dari jeratan agunan yang tidak perlu.
Papuan Centre akan terus mengawasi implementasi janji keadilan ini. (*)