Manokwari, TopbNews.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 DPRP Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pegunungan Arfak.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus Aloysius Siep, didampingi Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun, serta sejumlah anggota Pansus lainnya.
Agenda kunjungan bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program pembangunan pemerintah provinsi di wilayah pegunungan.
Dalam rangkaian kegiatan, rombongan Pansus mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat, serta berdialog bersama Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Ullo.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengarkan laporan terkait kondisi pendidikan anak usia dini serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Selain itu, Pansus juga melakukan tinjauan ke sejumlah titik pembangunan dan mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan dasar, terutama akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Pansus DPRP Papua Barat, Aloysius Siep, menegaskan bahwa meski laporan hasil kerja Pansus telah diserahkan, fungsi pengawasan DPR tidak berhenti di situ.
“Walaupun laporan LKPJ sudah selesai kami serahkan, bukan berarti kerja-kerja kami di DPR berhenti. Kami tetap melaksanakan fungsi pengawasan ke lapangan. Salah satunya kemarin kami turun ke Pegunungan Arfak untuk mengecek kembali sejumlah laporan terkait indikator pembangunan Papua Barat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur”, ujar Siep.
Ia menambahkan, dari hasil dialog, persoalan yang paling menonjol di Pegunungan Arfak adalah kondisi pendidikan PAUD dan keterbatasan layanan dasar.
“Kepala Bidang PAUD menjelaskan jumlah PAUD yang ada serta kendala yang dihadapi. Harapan kami, di bawah kepemimpinan bupati yang baru, persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar bisa lebih diperhatikan, karena ini menyangkut langsung kehidupan masyarakat”, lanjutnya.
Menurut Siep, kunjungan ke daerah-daerah menjadi penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menyinkronkan program pembangunan pemerintah dengan aspirasi rakyat.
“DPR hadir sebagai motor komunikasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di pedalaman dan pegunungan”, tegasnya.
Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Papua Barat di DPRP, sehingga program pembangunan ke depan lebih terarah dan berkeadilan. (*)
Penulis : Rian Lahindah