Manokwari, TopbNews.com – Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menekan kemiskinan ekstrem dari 18,07% pada 2024 menjadi 5,86% pada 2026. BPS Papua Barat menyebut ini penurunan paling tajam di Papua Barat dan peringkat 2 nasional.
Data disampaikan Kepala BPS Papua Barat, Merry saat Sosialisasi Statistik di Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat 2027, Kamis (7/5/2026) di Manokwari.
“Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Teluk Bintuni berada di posisi kedua setelah Sumba Barat Daya, NTT,” ujar Merry.
Kunci keberhasilan adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4 untuk menentukan penerima program pemberdayaan. Langkah ini sesuai Inpres No. 8/2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
BPS mengingatkan capaian harus dijaga lewat program yang menyasar kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan penguatan modal usaha. Kolaborasi Pemkab, Pemprov, dan pusat dinilai krusial.
“OPD teknis harus menjalankan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Merry.
BPS juga mendorong Pemkab Teluk Bintuni MoU dengan BPS agar data sosial ekonomi lebih maksimal dipakai dalam perencanaan pembangunan.
Atas capaian ini, Teluk Bintuni dinilai layak menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan. (*)
Penulis : Marthina Marisan