Oleh : Franky Umpain (DPP BMP RI Koorwil Papua Barat dan Papua Barat Daya)
PERISTIWA penganiayaan berat terhadap Frengki, yang disertai perusakan kendaraan roda empat milik Wakil Kepala Sekolah YAPKEMI di Kabupaten Yahukimo, adalah perbuatan melawan hukum.
Franky Umpain DPP BMP RI Koorwil
Papua Barat dan Papua Barat Daya meminta kepada pihak Keamanan untuk segera menangkap oknum-oknum pelaku penganiayaan terhadap warga sipil di Yahukimo. Pasalnya, tindakan brutal tersebut bukan sekadar insiden kriminal biasa. Peristiwa ini merupakan alarm serius bagi semua pihak tentang rapuhnya jaminan keamanan warga sipil dan dunia pendidikan di wilayah tersebut.
Kekerasan yang menimpa warga sipil terlebih yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan, menunjukkan bahwa ruang aman masyarakat semakin menyempit.
Jika tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan warga sipil tidak terlindungi, maka yang terancam bukan hanya individu korban, tetapi masa depan sosial dan pendidikan generasi Papua.
Situasi ini menuntut perhatian dan tanggung jawab bersama. Negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh bersikap pasif atau reaktif semata.
Penanganan yang setengah hati hanya akan memperkuat siklus kekerasan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.
Franky Umpain selaku DPP BMP RI Koorwil
Papua Barat dan Papua Barat Daya mendesak agar :
- Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan di bumi Papua;
- Apararat Keamanan segera mengambil langkah kongkrit dalam penanganan pemasalahan ini;
- Korban wajib mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan;
- Dunia pendidikan di Yahukimo harus dijamin sebagai zona aman, bebas dari intimidasi dan kekerasan.
Kata Franky, Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius atas kebijakan keamanan dan perlindungan warga sipil di Papua, khususnya di wilayah rawan.
Tanpa langkah nyata dan komitmen politik yang kuat, kekerasan akan terus berulang dan normalisasi penderitaan akan terus terjadi.
DPP BMP RI Koorwil Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak seluruh elemen pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil, dan media untuk bersuara dan bertindak.
“Diam berarti membiarkan kekerasan terus menggerogoti nilai kemanusiaan dan keadilan di Yahukimo,” tandas Franky.