Biak, TopbNews – Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua, Eddy Way berharap jurnalis konsisten menyuarakan pembangunan daerah, terutama mengawal keberhasilan program otonomi khusus pada enam provinsi di Tanah Papua.
“Peran Jurnalis harus berada di tengah. Jadi posisinya peran setara, sehingga dia bisa menginformasikan apa yang menjadi keluh kesah publik kepada kepentingan pemerintah dan apa yang menjadi program pemerintah yang perlu diketahui rakyat,” ucapnya saat memberikan materi pada peningkatan kapasitas jurnalis lokal yang diselenggarakan USAID Kolaborasi Wahana Visi Indonesia di Biak, Provinsi Papua, Jumat (17/3).
Menurutnya, hadirnya 4 daerah otonomi baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, maka peran para jurnalis sangat penting menyambungkan misi komunikasi rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya. “Kita harus mendorong supaya jurnalis mendapat posisi yang bukan dari suporting kelompok rakyat dan suporting kelompok pemerintah tetapi tetap menjaga konsistensi indepensinya sebagai lembaga independen,” jelasnya.
Ke depan, kata Eddy, Wahana Visi Indonesia melalui program USAID Kolaborasi untuk memantapkan lagi pelatihan seperti ini dengan berpandangan bahwa kerja-kerja jurnalistik adalah ikut mencerdaskan, mengontrol, memberikan informasi dan hiburan yang menggairahkan sehingga masyarakat tidak berjarak dengan pemerintah tapi jarak itu bisa dieliminasi dengan hadirnya jurnalis.
Senada, Kepala Sub Bagian Pendataan Bappeda Provinsi Papua Barat, Matheos Tahrin mengatakan, pihaknya siap melibatkan para jurnalis untuk mengawal pelaksanaan hingga implementasi otsus di Provinsi Papua Barat. Kolaborasi para jurnalis ini, kata Matheos, sebagai fungsi kontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat papua tentang pelaksanaan program ini.
“Dengan kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan WVI melalui USAID kolaborasi dengan teman-teman jurnalis diharapkan dapat meneruskan kepada publik tentang otsus,” ujarnya.
Menurutnya, Bappeda Papua Barat selalu membuka diri untuk memberikan informasi terkait perencanaan dan tata kelola otsus di Provinsi induk maupun daerah otonomi baru Papua Barat Daya. Dia menegaskan, pasti ada ruang batasan terkait dengan tata kelola otsus karena ada regulasi yang mengatur, namun pemerintah daerah berusaha untuk memberikan informasi yang menjadi hak konsumsi publik.
“Kami siap layani data tentang perencanaan dan tata kelola otsus, yang penting konfirmasi,” katanya.
Diskusi panel berlangsung dengan diskusi panjang para jurnalis bersama kedua narasumber tentang pelaksanaan dan implementasi Otonomi khusus di Tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 18 Maret 2023 di Kabupaten Biak Numfor, Papua diikuti 34 jurnalis dari berbagai media lokal yang tersebar di 6 Provinsi di Tanah Papua. (*)
Penulis : Tesan