Kota Jayapura, TopbNews.com – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua bersama Pemkot Jayapura melakukan penandatanganan pakta integritas terkait proses penerimaan peserta didik baru tahun 2024 secara online untuk jenjang SD hingga SLTA di Kota Jayapura.
Inisiasi dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua dengan maksud agar pendaftaran siswa baru tahun Ajaran 2023/2024 bersifat objektif, transparan dan akuntabel.
Hal ini dikatakan Junus Mangunsong Kepala BPMP Provinsi Papua kepada awak media di MainHall Kantor Walikota Jayapura, Selasa 21 Mei 2024.
“Peserta didik baru mempunyai hak yang sama dalam menempuh jenjang pendidikan, terutama dalam akses maupun kualitas,” ujarnya.
Dikatakan Junus Mangunsong, kegiatan ini dilakukan karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan masa depannya.
“Semua pemangku kebijakan harus dilibatkan di sini, agar pelaksanaan PPBD dapat terlaksana sesuai dengan aturan khususnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Saya juga berharap dalam PPBD ini dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, seperti halnya Kota Jayapura yang telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring atau online,” ungkapnya.
Untuk memastikan penandatangan integritas berjalan di lapangan, Junus menekankan semua pihak harus saling peduli, mulai dari masyarakat yang mengawasi hingga para pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif sehingga PPBD berjalan lancar.
Sementara PJ Wali Kota Jayapura, Frans Pekey usai menandatangani pakta integritas kepada wartawan mengatakan, penandatangan pakta integritas oleh semua pemangku kepentingan yang diinisiasi BPMP merupakan sebuah langkah maju di dunia pendidikan, khususnya di Kota Jayapura termasuk juga dari aspek pengawasan.
“Semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di kota Jayapura. Kualitas pendidikan maju bukan hanya pada outputnya, tapi mulai didorong juga dari inputnya yakni mulai dari rekruitmen atau penerimaan siswa baru,” tegasnya.
Menurut Frans Pekey, kota Jayapura telah memiliki Perda dan sistem aplikasi berbasis online penerimaan siswa baru yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir namun demikian masih ditemui kendala kendala.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pasca penandatanganan pakta integritas yakni memiliki komitmen yang sama dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal bersama PPBD mulai tahun 2024 secara transparan, obyektif dan akuntabel yang berbasis online.
“Meskipun ada beberapa kendala salah satunya terkait distribusi pemerataan pendidikan di beberapa sekolah dimana masyarakat ingin anaknya disekolah tertentu. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan khususnya Pemkot jayapura untuk bersama sama dengan pengelola pendidikan Lembaga swasta untuk terus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah distrik di kota Jayapura,” sebutnya.
Diharapkan, ketika penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ataupun sistem prestasi dan afirmasi semua tersebar merata di semua distrik di Kota Jayapura, dan kita harapkan penyebaran pemerataan kualitas pendidikan di semua jenjang bisa terdistribusi dengan baik.
Frans menyebut melalui penandatanganan pakta integritas ini, dia berharap kepada semua pemangku kepentingan pada pelaksanaannya kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan melaksanakan sesuai dengan komitmen dan dilakukan pengawasan oleh ombudsman dan DPR dalam pelaksanaannya nanti.
Penulis : NatYo