Manokwari, TopbNews.com – Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat daerah pengangkatan Maybrat, Agustinus Kambuaya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mempercepat Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) periode 2023-2028.
Ia mengataan, merujuk PP 106 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus maka keberadaan kelembagaan MRP pada setiap Provinsi di Tanah Papua sangat penting untuk memproteksi orang asli papua, karena itu pemerintah daerah didesak agar mempercepat tahapan yang sudah berjalan supaya pengisian anggota dalam lembaga ini dilakukan.
“Sangat disayangkan bahwa panitia seleksi yang dibentuk pemerintah daerah Papua Barat Daya sudah melaksanakan tahapan hingga pada penentuan nama-nama calon anggota MRP, namun muncul rekomendasi dari Kemendagri untuk dibentuk uji publik terhadap nama-nama yang sudah terpublish terkait keabsahan,” katanya.
Agustinus Kambuaya menyayangkan pasca diumumkan nama-nama calon anggota MRP PBD dan daftar tunggunya sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Menurutya, jika rekomendasi uji publik dilaksanakan kemudian dikembalikan ke kemendagri untuk dilakukan validasi administrasi diharapkan tidak ada perubahan sehingga anggota terpilih dilantik untuk melaksanakan tugas di lembaga kultur OAP ini.
“Kebutuhan dari lembaga kultur OAP ini salah satunya pemberian rekomendasi-rekomendasi terhadap anak-anak OAP yang mau tes casis TNI/Polri, sekolah kedinasan IPDN, kemudian kedokteran, beasiswa lainnya yang membutuhkan surat dari lembaga ini yang menyatakan bahwa anak-anak ini OAP maka kami desak itu,” ucap Agus Kambuaya kepada wartawan di Manokwari, Jumat (8/9) malam.
Ditegaskan Kambuaya, tugas lembaga MRP untuk memberikan pertimbangan dan verifikasi keaslian OAP terhadap Gubenur dan Wakil Gubernur, begitu juga Bupati dan Wali Kota, itu nanti pada tahun 2024 mendatang tetapi yang dibutuhkan saat ini terkait dengan akses pelayanan kepada anak-anak asli papua dalam menempuh pendidikan.
“Kami minta kepada Pemerintah daerah agar ditengah kesibukan tetapi juga ada atensi khusus untuk MRP. Kami minta anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya segera dilantik,” tegasnya.
Kambuaya berharap, hasil uji publik yang dilakukan panitia seleksi dan pemerintah daerah tidak mempengaruhi nama-nama calon anggota MRP PBD yang sudah dipublikasikan sehingga tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat asli papua di wilayah adat Sorong Raya.
“Uji publik jangan jadi bola panas. Pemerintah lantik dulu, kalau seandainya ada sesuatu hal ditengah jalan akan berproses sesuai mekanismenya. Jangan ubah karena hasil uji publik, yang ada nanti tercipta konflik dan pelantikan tunda,” Ujarnya mengingatkan.
Penulis : Tesan