Sorong, TopbNews.com – Mengawali bulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar apel bersama sebagai bentuk komitmen menanamkan semangat nasionalisme kepada seluruh elemen masyarakat, Jumat (1/8/2025), di Lapangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Elisa Kambu, S.E., apel ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap simbol negara. Dalam amanatnya, Elisa Kambu menegaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih selama bulan Agustus bukan sekadar rutinitas, melainkan perwujudan harga diri bangsa.
“Merah Putih adalah identitas, bukan formalitas. Ia adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia,” ucapnya penuh semangat.
Dalam apel tersebut, Gubernur menyerahkan secara simbolis bendera Merah Putih kepada perwakilan instansi pemerintah, TNI/Polri, dan elemen masyarakat, dilanjutkan dengan pelepasan pukat balon merah putih bersama Forkopimda Papua Barat Daya sebagai tanda dimulainya pencanangan Bulan Kemerdekaan tahun 2025.
Gubernur juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengibarkan bendera di rumah, kantor, pasar, hingga sudut kampung. Lebih dari itu, ia menyerukan pentingnya menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.
“Bila ada pemuda yang mampu meramu kearifan lokal dengan teknologi global, maka mereka bisa bersaing di dunia tanpa kehilangan jati dirinya,” kata Kambu, sembari menegaskan keyakinannya bahwa Papua akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar bangsa di masa depan.
Pencanangan ini juga dimaknai sebagai ajakan bersama untuk menjaga kekayaan budaya, sumber daya alam, dan laut Papua Barat Daya demi kemakmuran rakyat, sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan bangsa.
“Saya nyatakan, pencanangan Bulan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 resmi dimulai,” pungkas Elisa Kambu.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK, serta sejumlah pejabat dari OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.