Manokwari, TopbNews.com – Anggota DPD RI, M. Sanusi Rahaningmas mengatakan, DPD-RI selaku perwakilan daerah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik pada setiap kebijakan yang diambil di tingkat Pusat, termasuk kebijakan mengenai kampung khususnya di Kabupaten Manokwari.
Hal ini disampaikan Sanusi dalam Diskusi Panel Workshop Pengelolaan Keuangan Kampung dengan tema” Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Kampung yang Berkelanjutan” di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Selasa (14/11).
Menurutnya, kolaborasi dan sinergi semua pihak dapat membantu pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Kampung yang transparan dan akuntabel.
Purwadhi Adhiputranto, Kakanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Papua Barat, dalam paparannya menyampaikan, pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa/Kampung paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Kampung.
Sementara, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto menjelaskan, langkah-langkah strategis BPKP dalam mengawal keuangan desa/kampung dalam bentuk kegiatan consulting dan assurance.
“Consulting berupa fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa/kampung, bimbingan teknis dan konsultansi pengelolaan keuangan desa dan BUM Desa, pengembangan pedoman aplikasi Siskeudes dan SIA BUM Desa, serta pemberian masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, KemenDesaPDTT, dan Pemerintah Kabupaten/Kota” kata Lepot.
Selain itu, fungsi assurance yang dilaksanakan oleh BPKP berupa evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Kampung, mengkoordinir reviu atas penyaluran dan penggunaan Dana Kampung oleh APIP Kabupaten/Kota serta audit penyaluran BLT Dana Desa, Bansos APBN, dan Bansos APBD.
Dirinya turut mengajak para peserta yang hadir untuk berkomitmen penuh mendorong pengaplikasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Manokwari. Harapannya penerapan aplikasi Siskeudes mampu meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan desa/kampung yang baik.
Berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, Analisis Kebijakan Muda dari Kementerian DPDT, Novita Riani menjelaskan, prioritas Dana Desa digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.
Workshop diikuti 58 peserta terdiri dari Kepala Kampung, Kepala Distrik dan Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD).
(*/rls/Red)