Manokwari, TopbNews.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRP Papua Barat menyatakan penolakan terhadap mekanisme pembahasan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029, bukan terhadap substansi atau isi dokumen perencanaan tersebut.
Penegasan itu disampaikan dalam surat resmi Fraksi PDI Perjuangan bernomor 08/F.PDIP.DPR-PB/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi, Yustus Towansiba dan ditujukan kepada Pimpinan DPRP Papua Barat. Dalam surat tersebut, Fraksi menilai proses pembahasan RPJMD tidak sesuai dengan Tata Tertib DPRP Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 15, karena dinilai tidak melalui prosedur pengambilan keputusan yang sah.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa pihaknya hanya mempersoalkan mekanisme rapat, bukan menolak pembangunan atau isi dari RPJMD itu sendiri.
“Kami bukan menolak pembahasan RPJMD, tapi kami menolak mekanisme yang tidak sesuai aturan. Sebagai lembaga legislatif, kami wajib memastikan proses berjalan transparan dan taat aturan”, ujar Petrus Makbon.
Senada dengan itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Nakeus Muid, juga mengklarifikasi bahwa tidak ada penolakan terhadap program pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai putra daerah Arfak sangat mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Saya sebagai anak daerah, anak Arfak, sangat mendukung program-program pembangunan, termasuk BPJS dan program gubernur ke depan. Kami bukan menolak RPJMD, hanya mekanismenya saja yang kami persoalkan”, tegas Nakeus Muid, usai Rapat Paripurna, Senin (4/8) malam.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran sebagian besar anggota Fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya terjadi karena sebagian dari mereka masih berada di Bali mengikuti kegiatan partai. Undangan rapat yang mendadak membuat sebagian anggota tidak dapat hadir tepat waktu.
“Teman-teman masih ada di Bali, saya sendiri bersama Pak Wakil baru tiba di Manokwari. Jadi kalau dibilang kami menolak, itu tidak benar. Kami mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua Barat”, tambahnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah