Forum Koalisi Demokrasi Papua Geruduk Kantor Walikota : Copot Pj Walikota Jayapura Penjahat Demokrasi

Kota Jayapura, TopbNews.com – Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Demokrasi Papua, geruduk Kantor walikota Jayapura, Selasa (5/11).

mostbet

Dalam aksinya mereka meminta Penjabat Walikota Jayapura segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengusut tuntas rekaman Pj Walikota selama 9.36 menit yang tersebar di media sosial.

Massa yang melakukan demo tidak bisa masuk ke area perkantoran walikota karena dihadang oleh aparat keamanan.

Diiringi musik seruling tambur khas tabi, massa meneriakkan yel yel dalam orasinya ‘ lawan kejahatan demokrasi, Pj Walikota penjahat demokrasi ‘ secara berulang ulang.

Karena tidak ditemui oleh Pimpinan di lingkup pemkot Jayapura massa pun akhirnya membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur Papua.

Sebelum meninggalkan kantor walikota, massa melakukan prosesi adat Pemalangan kantor dengan menggunakan daun kelapa dan bunga-bunga khas tabi.

Ketua Forum Intelektual Muda Tabi Saireri, Yulianus Dwaa kepada awak media mengatakan, masyarakat adat hanya ingin Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat.

“Siapapun dia penjahat demokrasi harus dicopot. Pj Walikota dalam rekaman suaranya selama 9 menit lebih sudah sangat jelas dengan melakukan tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang hubungannya dengan kejahatan demokrasi,” katanya.

Dia mengatakan, koalisi sepakat hanya satu kata yakni menginginkan Pj Walikota di copot.

“Kalau tidak dicopot maka koalisi akan membangun gerakan yang lebih besar untuk Pilkada di Papua tidak dilangsungkan. Silahkan ditempat lain dilangsungkan, tapi kami di Papua generasi muda dan semua komponen adat menolak demokrasi yang dilangsungkan oleh para penjahat demokrasi,” tegasnya.

Yulianus menyebut sebelum melakukan aksinya, para tua-tua adat telah melakukan prosesi adat untuk daun-daun tersebut diantar untuk memalang kantor.

“Daun daun ini hanya bisa dibuka ketika Pj Walikota meninggalkan ruangannya. Dan kami memberikan batas waktu kepada Presiden dan Mendagri hingga tanggal 10 November harus ada Pj yang baru,” tandasnya. (*)

Penulis : NatYo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!