Oleh : Papuan Centre
PAPUA sejatinya adalah lemari besi Indonesia. Kekayaan alamnya, emas, tembaga, hutan, laut seharusnya menjadi garansi kemakmuran abadi. Namun, janji itu masih jauh panggang dari api. Di tengah alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang melimpah, kemiskinan tetap mematung. Salah satu penyakit kronis yang menyumbat urat nadi ekonomi adalah etno-egoism : virus yang membuat orang Papua saling sikut dalam perebutan kue pembangunan.
Etno-egoism ini bukan sekadar loyalitas suku. Ia bermetamorfosis menjadi praktik diskriminasi vulgar. Ia terlihat nyata ketika penentuan jabatan publik, atau bahkan proyek swasta di tingkat daerah, ditentukan bukan oleh rekam jejak atau kompetensi, melainkan oleh garis darah, marga, atau ikatan tondai (kampung halaman).
Dampaknya? Alih-alih melahirkan ekosistem bisnis yang kompetitif, yang tumbuh adalah nepotisme suku yang ringkih. Orang yang berkuasa cenderung memenangkan kelompoknya, meninggalkan kelompok lain, termasuk suku Papua lain yang tidak memiliki koneksi. Ujungnya: kecemburuan sosial membara, efisiensi anjlok, dan kepercayaan antar-etnis terkoyak. Dana Otsus, yang seharusnya menjadi katalis persatuan, justru sering berubah menjadi “dana konflik” yang diperebutkan oleh faksi-faksi etnis di lingkaran kekuasaan.
Kunci : Meritokrasi di Atas Marga
Menghadapi kenyataan ini, menundukkan etno-egoism menjadi prasyarat mutlak jika Papua ingin lepas landas. Pendekatannya harus dua arah: struktural dan kultural.
Secara struktural, pemerintah daerah wajib mengamputasi tradisi penunjukan berbasis suku. Meritokrasi harus menjadi azas tunggal. Rekrutmen PNS, lelang proyek, hingga pemberian insentif usaha harus dilakukan dengan transparansi setajam silet. Kalau perlu, dibentuk Komite Audit Sosial Lintas Suku yang diberi taring untuk memantau setiap alokasi anggaran dan memastikan tidak ada diskriminasi tersembunyi.
Pendidikan pun harus diarahkan pada kompetensi, bukan kompartemen suku.
Lulusan SMK dan universitas di Papua harus bersaing di pasar kerja berdasarkan keahlian, bukan koneksi ke kepala suku atau bupati. Inilah satu-satunya cara menciptakan tenaga kerja yang efisien dan profesional.
Mandat Moral Pemimpin Adat
Perubahan struktural saja tak cukup. Di Papua, tokoh adat dan pemimpin agama memegang otoritas moral yang tak tertandingi oleh birokrasi. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir yang bisa meredam egoisme.
Mereka harus mengambil peran sebagai katalisator persatuan ekonomi.
- Re-interpretasi Nilai Adat: Nilai-nilai gotong royong dan berbagi yang ada dalam adat harus ditafsirkan ulang untuk konteks lintas suku. Mereka harus mengingatkan bahwa kekayaan alam yang dipertaruhkan hari ini adalah titipan leluhur untuk seluruh orang Papua, bukan sekadar warisan suku tertentu.
- Mediator Konflik Proyek: Ketika terjadi sengketa antar-suku akibat perebutan lahan atau proyek, tokoh adat harus menjadi penengah yang dihormati, memfasilitasi musyawarah yang hasil keputusannya mengutamakan kepentingan daerah, bukan kepentingan klan pemenang.
- Mendorong Kewirausahaan Kolektif: Mereka harus mendorong pembentukan koperasi atau badan usaha yang sengaja melibatkan anggota dari berbagai suku. Dengan demikian, keuntungan dan kegagalan ekonomi menjadi milik bersama, memaksa kolaborasi di atas persaingan kesukuan.
Singkatnya, Papua butuh narasi baru. Narasi yang menempatkan Identitas Papua, sebagai kesatuan yang majemuk, jauh di atas loyalitas suku sempit. Etno-egoism adalah kanker yang menggerogoti potensi kemakmuran. Hanya dengan menundukkan ego suku demi persatuan ekonomi, harta karun Papua akan benar-benar terdistribusi secara adil, dari pegunungan hingga pesisir. (*)