Manokwari, TopbNews.com – INFID melalui USAID kolaborasi menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Pendidikan, dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Tahun 2022-2041.
Kegiatan lanjutan dari riset Risalah Kebijakan (Policy Brief) Strategi Memutus Mata Rantai Kesulitan Pendidikan Anak-Anak Orang Asli Papua (OAP) Melalui Revitalisasi Program Kartu Manokwari Pintar Pemerintah Kabupaten Manokwari. Dialog dilaksanakan di Manokwari, Rabu (4/12/2024) mengusung tema “Meningkatkan Partisipasi Anak Usia Sekolah OAP, Berbasis Data dan Fakta di Kabupaten Manokwari”.
Perwakilan USAID Kolaborasi, Radika dalam pemaparan menjelaskan Provinsi Papua Barat telah memasuki periode kedua Otonomi Khusus (Otsus), yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
UU Otsus perubahan kedua, sebut Radika juga mengamanatkan keterlibatan aktif dan kerjasama multipihak dalam mendukung implementasinya. Artinya, multipihak merupakan seluruh elemen pemangku kepentingan yang memegang peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat.
“Mengingat pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam rangka mengembangkan pendidikan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, maka INFID melalui USAID Kolaborasi menyelenggarakan Dialog Multipihak Pendidikan yang akan mendiskusikan terkait revitalisasi Kartu Manokwari Pintar yang sudah ada dan implementasinya saat ini dalam meningkatkan taraf pendidikan OAP,” terang Radika.
Radika menambahkan, beberapa regulasi sudah mendorong agar anggaran menjadi prioritas utama bagi pendidikan. Dimana Otonomi khusus mensyaratkan agar 30 persen pendanaan bagi hasil membiayai program pendidikan.
“Melakukan tata kelola pembiayaan kartu Manokwari pintar yang akan kita diskusikan bersama saya percaya ini adalah rekomendasi solusi bagi Pemkab Manokwari. Khususnya Dinas Pendidikan untuk mengatur agar setiap masalah pendidikan diselesaikan dengan anggaran yang ada, walaupun itu tidak mudah. Tapi mari kita jadikan ini sebagai sesuatu yang mungkin, agar anak-anak kita khususnya dari rumah tangga orang asli Papua mengenyam pendidikan dan bisa sekolah,” paparnya.
Radika berharap dialog hari ini menjadi jawaban dimana kita semua menjadi saluran harapan bagi anak-anak, agar mereka bisa terbang karena mengenyam pendidikan.
Kepala BAPPEDA Manokwari, Otis Kambu mengungkapkan rasa terima kasih karena USAID telah berkolaborasi dengan seluruh lembaga lain untuk mendorong Pemkab Manokwari dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan.
“Kita tau bersama bahwa Undang-Undang mewajibkan alokasi anggaran 20 persen dari APBD untuk membiayai pendidikan. Di Manokwari ada yang pernah tidak mencapai 20 persen dan ada yang pernah melewati 20 persen, tapi itu khusus untuk APBD secara keseluruhan. Tetapi ada dari beberapa sumber dana lain seperti otsus itu ada ketentuan 30 sampai dengan 35 persen,” kata Otis.
“Kalau kita bertanggungjawab dengan baik, maka program akan sampai kepada masyarakat. Sekarang kembali ke kita, bagaimana bersama-sama mengoreksi kembali pelayanan, rencana dan program agar sampai kepada masyarakat, terutama program pendidikan bagi anak-anak kita,” pesannya
Kegiatan diikuti sebanyak 60 peserta dari pemerintah Kabupaten Manokwari, akademisi, media, LSM, dan Lembaga Pendidikan.
Penulis : Marthina Marisan