Manokwari, TopbNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mulai turun langsung ke masyarakat untuk menjaring berbagai aspirasi dalam masa reses sidang ketiga tahun ini.
Selama delapan hari ke depan, para legislator akan mengunjungi daerah pemilihan masing-masing guna mendengar langsung kebutuhan dan usulan warga sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2026.
Sekretaris DPRP Papua Barat, Hendra Fatubun, mengatakan bahwa reses kali ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari proses perencanaan keuangan daerah.
“Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi pijakan dalam pembahasan Rancangan APBD 2026. Inilah bentuk nyata dari peran dewan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat”, ujarnya di Manokwari.
Fatubun menjelaskan, DPRP Papua Barat telah melakukan koordinasi awal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyusunan dokumen RAPBD dapat disiapkan tepat waktu.
Kolaborasi ini diharapkan membuat pembahasan anggaran berlangsung lebih sinkron dan berbasis data lapangan hasil reses.
Menurutnya, jadwal kegiatan dewan telah disusun secara cermat agar seluruh rangkaian reses selesai sebelum tahap pembahasan RAPBD dimulai.
“Dengan jadwal yang terintegrasi bersama TAPD, proses penyusunan anggaran bisa lebih efisien dan terarah”, tambahnya.
Melalui kegiatan ini, DPRP Papua Barat berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap pendataan semata, tetapi benar-benar terakomodasi dalam prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2026.
“Reses adalah waktu bagi wakil rakyat untuk kembali ke akar, mendengar langsung suara masyarakat, dan memastikan kebijakan daerah berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan”, tutup Fatubun. (*)
Penulis : Rian Lahindah