Manokwari, TopbNews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi dan Permasalahan dalam rangka penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Barat, Selasa (6/10/2026) di salah satu hotel di Manokwari.
Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup di Papua Barat.
Kepala DLHP Provinsi Papua Barat, Raymond Yap mengatakan penyusunan RPPLH merupakan amanat undang-undang dan bukan sekadar program sektoral DLHP. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Penyusunan RPPLH merupakan amanat undang-undang, bukan semata-mata program sektoral lingkungan hidup dan pertanahan,” kata Raymond.
Ia menjelaskan, FGD bertujuan mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan sebagai bahan awal penyusunan RPPLH yang terintegrasi dan berbasis data. Penyusunan dokumen akan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta diselaraskan dengan arah pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Papua Barat, Leonard Haumahu mengatakan RPPLH merupakan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan lingkungan.
Menurutnya, instrumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lebih berperan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, sedangkan RPPLH menjadi dokumen perencanaan yang wajib disusun pemerintah sesuai tingkat kewenangannya.
“RPPLH ini merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Ini merupakan amanat undang-undang,” ujar Leonard.
Ia menambahkan, kewajiban penyusunan RPPLH memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
Kegiatan FGD dibuka secara resmi dan ditandai pemukulan tifa oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marini.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menghimpun data dan masukan berbagai pihak sebagai dasar penyusunan RPPLH yang mampu mendukung pembangunan Papua Barat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. (*/TOP-01)