Manokwari, Topbnews.com – Acara Pelantikan 120 Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Auditorium PKK, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Jumat (23/6) pagi sempat diwarnai ketegangan.
Aksi diawali dengan protes Mantan Kepala Biro Umum Setda Papua Barat, Orgenes Idjie yang mempertanyakan kembali posisi jabatannya, sebelum kegiatan dimulai.
Setelah diajak bicara oleh Pj Sekda Papua Barat dan sejumlah Pejabat lainnya, Orgenes Idjie tetap tidak mau meninggalkan ruangan pelantikan dan memilih untuk duduk dengan tetap memegang Mic.
Ia beralasan, akan kembali bersuara apabila Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw telah berada didalam ruangan.
“Saya akan tetap tunggu Pj Gubernur dan tanyakan hak saya. Saya ini salah satu yang berjuang hadirnya Provinsi Papua Barat ini. Kalian pejabat-pejabat Papua ini kenapa diam saja, tidak bisa bersuara? Baca itu UU Otsus, supaya paham,” ujarnya lantang.
Selang 30 menit kemudian, suasana kembali ricuh. Tampak Kepala Satpol PP, Oktovianus Mayor dengan suara keras mengusir Orgenes Idjie.
“Sekarang juga keluar, keluar, keluar. Orang ini kalau tidak keluar acara tidak akan dimulai,” bentaknya sembari meminta sejumlah anggota Brimob untuk membawa paksa Orgenes Idjie keluar ruangan pelantikan.
Merasa diperlakukan tidak menyenangkan, Orgenes yang tadinya sudah mulai reda lantas mengamuk, sehingga perdebatan pun tidak dapat dihindari.
“Saya tidak menghambat kegiatan ini. Saya tuntut saya punya hak sebagai pegawai negeri. Otto kamu bawa Polisi disini, ko mo bikin apa disini,” kata Orgenes dengan muka merah menahan marah.
Butuh waktu cukup lama, menyudahi perdebatan itu, pasalnya Orgenes tetap pada pendiriannya tidak mau meninggalkan ruangan itu. Namun setelah ditenangkan oleh sejumlah kerabat, akhirnya ia meninggalkan ruangan diantar Pj Sekda Dance Sangkek.
Akibat kejadian ini, Pelantikan Eselon III dan IV yang dijadwalkan digelar pukul 09.00 WIT, tertunda dan baru dilaksanakan pukul 10.30 WIT.
Untuk diketahui, Orgenes Idjie mengklaim telah mengantongi surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang perintah pengembalian jabatannya sebagai Kepala Biro Umum Setda Papua Barat.
“Tolong kepala BKD agar memperhatikan surat dari KASN agar segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan. Diatur jelas bahwa ada perintah untuk mengembalikan saya pada jabatan semula,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap melakukan penilaian terhadap ASN untuk ditempatkan pada jabatan tertentu.
“Kita kan yang menggunakan. Pengguna artinya kita yang menilai layak atau tidak. Kalau datang mengganggu ritme organisasi ya tidak usah. Kalau melawan ada aturan hukumnya. Jangan menyesal kemudian tidak ada arti. Kerja ya kerja saja. Tapi kalau bikin diri inti dapat kena gong, baru menyalahkan. Itu pemahaman yang keliru. Kita pakai aturan,” tegas Waterpauw.
Penulis : Tesan