Oleh : Papuan Centre
Direktur Eksekutif Papuan Centre, Franky Umpain menegaskan isu Papua telah lama menjadi titik rawan dalam diplomasi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik yang kaya akan ikatan budaya Melanesia.
Dengan kedekatan historis dan etnis antara masyarakat Papua dan negara-negara kepulauan seperti Fiji, Papua Niugini, Vanuatu, serta Kepulauan Solomon, pembahasan kedaulatan wilayah sering muncul di forum regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).
Di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks dari rivalitas kekuatan besar hingga tantangan perubahan iklim, Indonesia perlu mengintensifkan strategi diplomasi yang holistik, menggabungkan pendekatan kebudayaan, ekonomi, dan pertahanan.
Strategi ini tidak hanya untuk menegaskan integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga membangun solidaritas kawasan yang saling menguntungkan.
Pada 2025, upaya diplomasi Indonesia di Pasifik menunjukkan kemajuan signifikan. Indonesia Pacific Arts and Cultural Symposium (IPACS) 2025, yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi momentum penting.
Acara ini dihadiri delegasi dari 13 negara Pasifik, termasuk menteri kebudayaan dari Fiji, Papua Niugini, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru.
Melalui kolaborasi seni, musik, dan tarian, seperti penampilan Orsa Modao dari Papua Tengah—IPACS, menekankan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap alam, yang menjadi ikatan alami antara Indonesia dan Pasifik.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar diplomasi lunak, melainkan pilar ketahanan nasional yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Di bawah kepemimpinan ini, Indonesia sebagai rumah bagi populasi Melanesia terbesar dapat memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai negara tetangga.
Fiji, sebagai jangkar utama diplomasi Indonesia, patut ditekankan.
Sejak era Presiden Joko Widodo, Suva telah menjadi pintu masuk utama ke Pasifik Selatan.
Pada September 2024, kegiatan “Harmony for the Pacific” di Suva melibatkan seniman dari delapan negara Pasifik, termasuk Indonesia, yang berkolaborasi dalam pentas musik dan tari.
Menurut Franky, Dukungan Fiji terhadap kedaulatan Indonesia di forum internasional, seperti MSG dimana Indonesia kini berstatus anggota tamu, membuahkan hasil konkret.
Fiji konsisten mengakui integrasi Papua sebagai bagian NKRI, sekaligus membuka ruang dialog tentang isu hak asasi manusia (HAM).
Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat lengah; komunitas akademik Fiji masih mengawasi penyelesaian kasus HAM di Papua, yang menjadi titik lemah diplomasi kita.
Tantangan tetap ada. Beberapa negara seperti Vanuatu terus mendorong agenda dekolonisasi, termasuk pengakuan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di MSG.
Pada April 2021, Vanuatu bahkan mengkapitalisasi isu Papua di forum PBB dan African, Caribbean, and Pacific Group of States (ACP).
Respons Indonesia yang tegas, seperti pembatasan manuver Vanuatu di forum kawasan, perlu dilengkapi dengan transparansi.
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menekankan prinsip berpihak, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua.
Implementasi yang lebih baik, termasuk peningkatan pelayanan publik, ekonomi, dan hukum, akan memperkuat argumen kita di mata negara-negara Pasifik.
Selain itu, kesepakatan pertahanan dengan Fiji, termasuk kunjungan KRI Wahidin Sudirohusodo ke empat negara Pasifik Selatan pada Oktober 2024, menunjukkan komitmen confidence building measure (CBM) yang dapat membuka kolaborasi keamanan transparan.
Lebih luas lagi, diplomasi Papua harus terintegrasi dengan agenda Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Melanesia terbesar (hampir 12 juta jiwa di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua), bisa memimpin inisiatif pembangunan seperti Indonesian Aid melalui Lembaga Dana Pembangunan Kerja Sama Internasional (LDPKI).
Fokus pada bantuan demand-driven seperti pusat pelatihan pertanian di Fiji, akan membangun kepercayaan.
Di sisi lain, isu regional seperti perubahan iklim yang mengancam kepulauan Pasifik bisa menjadi jembatan solidaritas, di mana Indonesia berbagi pengalaman adaptasi di Papua.
Pada akhirnya, Franky menyebut diplomasi Papua di Pasifik bukanlah perjuangan defensif, melainkan peluang untuk membangun harmoni kawasan.
Dengan menjadikan Fiji sebagai pusat diplomasi dan memperkuat IPACS sebagai platform tahunan, Indonesia dapat mengubah narasi dari konflik menjadi kolaborasi.
Namun, kunci sukses terletak pada komitmen domestik : menyelesaikan isu HAM dan otonomi Papua secara tulus.
Hanya dengan itu, suara Indonesia di Pasifik akan bergema sebagai mitra yang setara, bukan sekadar pembela kedaulatan.
Kawasan Pasifik bukan ancaman, melainkan keluarga besar yang siap berbagi visi kemakmuran bersama. (*)