Manokwari, TobNews.com – Ketua Komisi V, DPR Provinsi Papua Barat, Syamsudin Seknun mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan, terungkap realisasi serapan anggaran baru mencapai 22 persen.
Serapan anggaran ini sangat rendah, mengingat Pagu anggaran DPA Dinas Pendidikan lebih dari Rp.300 miliar.
“Untuk Dinas Pendidikan sendiri kita melihat dari angka mereka yang baru direalisasikan sekitar 22% dari nilai 300 miliar lebih dan itu cukup besar,” ucap Seknun.
Seknun mengatakan, Kadis Pendidikan Abdul Fatah dan pihak perencanaan menjelaskan bahwa plafon yang begitu besar dan masih tertahan, berada pada program bantuan beasiswa dengan nilai yang cukup besar.
“Ada bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang nilainya mencapai 35 miliar yang diberikan mulai dari D3 dan tersebar didalam maupun di luar negeri,” Katanya seraya menambahkan, terdapat juga program lainnya yang belum dijalankan sehingga berpengaruh pada persentase penyerapan anggaran.
Selain itu, pendelegasian kewenangan SMA dan SMK dari Kabupaten ke Provinsi berdasarkan PP 106 juga mempengaruhi angka serapan anggaran pada dinas pendidikan.
Disisi lain, Komisi V mengapresiasi rencana kegiatan yang ditawarkan dinas yaitu Gebyar Pendidikan berupa bantuan pendidikan untuk peralatan anak sekolah bagi 7 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Bagi kami ini kegiatan yang sangat luar biasa karena sampai saat ini kami pun sadari bahwa Pemerintah Kabupaten masih mengalami kendala dari sisi pembiayaan untuk bagaimana melihat pelayanan pendidikan yang ada didaerah mereka sehingga mungkin ini menjadi langkah yang sangat strategis untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam hal pelayanan pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fatah ketika dikonfrimasi belum dapat memberikan keterangan kepada awak media.
“Maaf saya sholat magrib dulu. Nanti saya balik,” Katanya sambil berlalu.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, Abdul Fatah belum memberikan keterangannya.
Penulis : Tesan