Manokwari, TopbNews.com – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) menyatakan menyetujui 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Aston Niu Manokwari, Kamis (7/9) malam.
Empat raperda yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda yaitu, Raperdasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua Barat, Raperdasi Pajak Daerah dan Retribusi, Raperdasi Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperdasi Penetapan dan Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR-PB, Karel Murafer menjelaskan, DPR Papua Barat telah menetapkan sebanyak 41 raperda menjadi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) selama rentang 2023. Dari 41 raperda, telah
ditetapkan 4 raperda menjadi perda.
“Dari 41 raperda yang kita tetapkan, kita baru berhasil membahas dan menetapkan empat raperda. Karena berbagai kesibukan hingga adanya pemekaran,” ujar Murafer.
Dengan 4 perda yang telah ditetapkan masih menyisakan lebih dari 30 raperda, Karel mengaku optimis produk hukum daerah ini bisa diselesaikan.
“Kita baru memulai membahas dan memfinalkan rancangan ini. Itupun sudah dapat harmonisasi Kanwil Hukum dan HAM untuk itu kita paripurnakan,” jelasnya.
Menurutnya, prioritas penetapan keempat raperda tersebut merupakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107 tentang keuangan dan kewenangan dalam konteks Otsus.
Seperti diketahui, dalam regulasi semua peraturan daerah sudah harus selesai dan ditetapkan menjadi produk hukum yang sah pada Januari 2024.
Menurut Karel, DPR PB akan tetap mengacu pada aturan itu dan berharap bisa selesai tepat waktu.
“Kalau pajak dan retribusi itu kita lambat tetapkan, maka kewenangan ini diambil alih pemerintah pusat karena dianggap kita tidak mampu untuk selesaikan,” katanya.
Penulis : Tesan