Jayapura, TopbNews.com – Purna anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2017-2022 mendatangi Kantor Gubernur Papua, Kamis (21/9).
Maksud kedatangan seluruh Purna anggota MRP ini untuk menemui Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun terkait hak-hak mereka yang belum diterima sejak bulan Juli 2023.
“Kami para purna ini datang untuk menuntut hak purna tugas yang belum terpenuhi sampai saat ini sejak 20 Juni 2023,” jelas Dorlince Mehuwe mewakili para purna anggota MPR di Lt3 Kantor Gubernur.
Dorlince mengungkapkan, hak purna tugas tidak dibayarkan sejak Juli 2023.
“Kalo gaji kami memaklumi karena sudah diberhentikan sesuai SK. Kemudian kami diperpanjang selama 6 bulan hingga Juni 2023 tapi kami hanya menerima gaji tanpa tunjangan lainnya.
Dan hingga hari ini sejak Juli 2023, kami tidak menerima hak satu rupiah pun, sehingga ada diantara kami yang merasa sangat kesulitan ekonomi hingga ada yang lampu rumahnya dicabut karena tidak bisa bayar bahkan ada pula yang dilaporkan hingga ke polisi karena tidak bisa lagi membayar kontrakan, padahal mereka adalah mantan pejabat lho yaa,” jelasnya lagi.
Ia mengatakan, Hak-hak purna tugas yang dimaksud, seperti biaya pemulangan, penghargaan dan hak-hak lainnya yang telah tertuang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Tadi seperti yang teman-teman wartawan lihat kami hanya ditemui oleh staf ahli yang mengatakan saat ini Pj Gubernur sedang virtual bersama Mendagri. Jadi Tolong Pak Mendagri sekalian instruksikan Pemprov Papua untuk menyelesaikan seluruh kewajiban mereka terhadap seluruh purna anggota MPR periode 2017 – 2022.
Empat bulan kami diam, kami hanya mempercayakan kepada Provinsi untuk mengurus bahkan disekertariat . Tapi menunggu sampai 4 bulan hak-hak para purna belum terealisasi sama sekali,” ungkapnya.
Pihaknya meminta solusi sampai kapan proses hak-hak purna ini terealisasi. Karena para purna ini juga akan kembali ke daerahnya masing-masing.
“Jadi, biarkan mereka pulang dengan sukacita,” ucapnya.
Dari pantauan media kedatangan para purna anggota MRP diterima oleh salah satu Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Ferdinan Risamasu.
Ketika dimintai keterangan oleh awak media, Ferdinan tidak berkenan memberikan keterangan.
“Saya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan keterangan kepada media,” jelasnya sambil berlalu. (*)
Penulis : NatYo