Timika, TopbNews – Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI. Muhammad Saleh Mustafa, Kamis (16/02) sore menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai Dankolakops TNI pembebasan Pilot Susi Air dari tangan KST Pimpinan Egianus Kogoya, di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam memastikan komunikasi ke sejumlah jajaran keamanan telah dilaksanakan untuk misi penyelamatan tersebut.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengungkapkan sejumlah langkah telah siapan untuk menyelamatkan Kapten Philip, Pilot Susi Air yang masih ditahan kelompok KST pimpinan Egianus Kogoya.
“Sampai saat ini upaya penyelamatan Pilot Susi Air ini masih berupa pendekatan dialog atau Soft Approach yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga. Namun mengingat waktu, kami aparat keamanan TNI Polri punya standart operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegas Pangdam XVII/Cenderawasih.
Pangdam mengatakan, anggota yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini telah diseleksi akan melaksanakan tugasnya dengan terukur, perpilih dan terarah.
“Kita sudah bekali dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakkan HAM. Jadi jangan diragukan apabila nantinya tindakan ini dilakukan, kita tidak akan keluar dari rambu-rambu HAM,” kata Pangdam.
Sementara itu, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring menambahkan bahwa langkah pertama yang sudah diambil adalah menguasai Bandar Udara Paro. “Semua potensi dan sumber daya TNI-Polri yang beroperasi di Papua akan dikerahkan. Untuk Masyarakat di Distrik Paro sudah mengungsi ke Kota Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga.Bandar udara Paro juga telah dikuasai TNI-Polri sehingga penerbangan menuju Bandara Paro sudah bisa digunakan,” ujar Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring kepada media.
Danrem menambahkan, aksi teror kelompok Egianus Kogoya yang dilakukan sejak 2017 hingga 2023 telah memakan banyak korban jiwa sehingga aksinya ini harus dihentikan.
“Guna menghindari jatuhnya korban jiwa, maka harus dihentikan. Jika ada pihak-pihak yang menghalangi, atau tidak mendukung upaya penegakan hukum maka dianggap bagian dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua,” tegas Sembiring. (*)
Penulis :Natalia