Bintuni, TopbNews.com – Bupati Yohanis Manibuy tegaskan Reforma Agraria tak boleh berhenti di legalitas tanah. Program itu harus jadi instrumen naikkan kesejahteraan masyarakat lewat akses ekonomi, permodalan, hingga pengembangan usaha.
Penegasan disampaikan saat buka Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Teluk Bintuni 2026 di Teluk Bintuni, Jumat (3/7/2026). Hadir Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN Papua Barat, Forkopimda, OPD, dan Bank Tanah.
“Reforma agraria agenda strategis nasional untuk pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara adil. Tujuannya adalah kepastian hukum, selesaikan konflik pertanahan, kurangi ketimpangan lahan, jadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.
Yohanis bilang Teluk Bintuni punya tantangan meliputi wilayah luas, geografis berat, hak ulayat masyarakat adat, kawasan hutan, dan investasi meningkat. Karena itu tata kelola pertanahan harus tertib, adil, beri kepastian hukum.
“Reforma agraria harus seimbangkan perlindungan hak masyarakat adat, kepastian hukum tanah, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia apresiasi pembentukan GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Rakor awal ini penting untuk samakan persepsi, perkuat komitmen, dan susun langkah strategis agar reforma agraria terarah dan terpadu.
Bupati ingatkan keberhasilan butuh sinergi Pemda, Kantor Pertanahan, instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Program reforma agraria harus buka akses permodalan, pendampingan usaha, peningkatan SDM, akses pasar, hingga ekonomi masyarakat. Tanah yang dimiliki harus benar-benar jadi sumber kesejahteraan, khususnya petani, masyarakat adat, kelompok rentan,” katanya.
Pemkab Teluk Bintuni komit dukung penuh reforma agraria untuk wujudkan tata kelola baik, kurangi konflik pertanahan, dan ciptakan iklim investasi sehat berkeadilan. Melalui GTRA, Bupati harap anggota susun langkah strategis penetapan TORA demi kepentingan masyarakat.
“Saya optimistis, dengan kerja sama baik, reforma agraria di Teluk Bintuni beri kontribusi nyata untuk pembangunan inklusif, berkelanjutan, berpihak ke kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Kantor BPN Teluk Bintuni, Henry Sugiyanto Paru, sebut rakor momentum perkuat kolaborasi Pemda-BPN-Forkopimda-OPD-Bank Tanah. Fokus bahas 3 hal yaitu pentingnya reforma agraria, penguatan sinergi lintas instansi, dan capaian target konkret.
“Kami harap arahan Bupati jadi pedoman percepat reforma agraria yang berdampak nyata ke kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni,” tutup Henry. (*)
Penulis : Marthina Marisan