Bintuni, TopbNews.com – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menjawab pandangan umum fraksi DPRK terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan Pemkab berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal, tata kelola, dan pemerataan pembangunan hingga ke distrik.
Bupati mengakui APBD Teluk Bintuni masih bertumpu pada dana transfer pusat dan provinsi. Sehingga Pemkab akan mengoptimalkan PAD dan mengurangi ketergantungan transfer.
“Kami akan memetakan potensi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi terukur. Sistem pemungutan digital juga diperkuat,” ujar Yohanis.
Seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun program dengan indikator kinerja jelas agar anggaran tepat sasaran.
Menjawab masukan fraksi, Pemkab siap memberi akses sistem informasi keuangan daerah ke DPRK. Kepala perangkat daerah juga wajib hadir dalam pembahasan bersama legislatif.
Atas raihan WTP laporan keuangan 2025, ia memastikan tata kelola akan terus diperkuat agar akuntabel dan transparan.
Di sektor pelayanan dasar, Pemkab fokus perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, penambahan dokter spesialis, alkes, dan obat. Pemberdayaan UMKM, petani, nelayan juga ditingkatkan. Fungsi pasar rakyat akan dioptimalkan sebagai pusat perdagangan dan sumber PAD.
Tindak lanjut Rekomendasi Fraksi Otsus, Pemkab akan memisahkan pengelolaan dana Otsus agar lebih transparan. Penyelesaian batas wilayah dengan Fakfak dan kajian Kantor DAP juga jadi prioritas.
“Kritik dan saran fraksi jadi bahan evaluasi. Kami jaga sinergi eksekutif-legislatif untuk Teluk Bintuni yang maju dan mandiri,” pungkasnya. (*)
Penulis: Marthina Marisan