Yapen, TopbNews.com – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, secara resmi membuka seluruh rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2027.
Pembukaan Musrenbang Distrik Kosiwo dipusatkan di Balai Kampung Sarawandori II, pada Selasa (10/2/2026), dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Yapen.
Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni “Yapen Rumah Kita yang Berkeadilan, Unggul, dan Sejahtera”.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Bapperida Kepulauan Yapen Saskar Paiderow, Sekretaris Bapperida Justly Tanawani, Plt. Kepala Distrik Kosiwo Melianus Rumbewas, para kepala bidang dan staf Bapperida, serta 15 kepala kampung beserta aparatur kampung se-Distrik Kosiwo.
Hadir pula unsur TNI–Polri, yakni Sertu Benyamin Nunaki (Babinsa Kosiwo) dan Bripka Tofan Rumparmpan (Kapospol Kosiwo).
Dari unsur legislatif, Musrenbang dihadiri Ketua Komisi C DPRK Kepulauan Yapen Ayub Rawai, Fredolin Warkawani, serta sejumlah anggota DPRK Kepulauan Yapen dari Daerah Pemilihan II.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roi Palunga menegaskan bahwa Musrenbang tingkat distrik merupakan wujud nyata perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Musrenbang ini harus benar-benar mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan”, tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen 2025–2029, sehingga arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, ekonomi daerah yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang profesional, serta pembangunan infrastruktur yang berketahanan.
Wakil Bupati memaparkan empat program prioritas yang menjadi fokus pembangunan daerah, yakni:
- Yapen Sehat, untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan inklusif di seluruh fasilitas kesehatan.
- Yapen Cerdas, guna memperluas akses pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk di wilayah terpencil.
- Yapen Berdaya, yang diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perlindungan sosial adaptif.
- Yapen Berintegritas, untuk membangun budaya birokrasi yang berakhlak, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti persoalan pendidikan dasar, di mana masih terdapat anak-anak yang telah menamatkan sekolah dasar namun belum mampu membaca.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, termasuk para kepala kampung. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab kita semua”, ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, secara keras Wakil Bupati mengingatkan para kepala kampung agar mengelola dana kampung secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tepat sasaran dan tidak didominasi kepentingan keluarga atau aparat kampung.
“Ke depan, pengawasan akan diperketat. Bukan hanya inspektorat, tetapi juga aparat penegak hukum. Ini bukan lagi waktunya main-main”, tegas Wabup.
Ia mendorong agar setiap kampung menetapkan program prioritas yang realistis sesuai keterbatasan fiskal daerah, serta memastikan adanya keterhubungan antara hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRK, dan rencana kerja perangkat daerah (OPD).
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Roi Palunga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan kontribusi pemikiran terbaik demi penguatan transformasi sosial, produktivitas ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan perencanaan yang tepat dan partisipasi aktif semua pihak, kita wujudkan masyarakat Kepulauan Yapen yang unggul dan sejahtera”, pungkasnya
Sebelumnya, Plt. Kepala Bapperida Kepulauan Yapen Saskar Paiderow mengungkapkan bahwa alokasi dana kampung tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, sehingga kampung tidak lagi dimungkinkan membiayai pembangunan fisik berskala besar.
“Kepala kampung harus cermat dan realistis. Fokus pada program prioritas, penyesuaian APB Kampung, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran”, jelasnya.
Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menuntut perencanaan yang matang, disiplin anggaran, dan sinergi yang kuat antara kampung, distrik, dan pemerintah daerah. (*/ Top Kontri01)