Manokwari, TopbNews.com – Aksi pemalangan jalan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Selasa (9/7/2024) yang digelar honorer formasi tahun 2021 Pemprov Papua Barat sejak pukul 07.00 WIT berhasil dibuka oleh Penjabat Sekda Papua Barat dengan bertemu langsung ratusan tenaga honorer.
Para honorer meminta kejelasan nasib dan menuntut proses pengangkatan terhadap 1.335 honorer formasi tahun 2021 segera berjalan. Dalam orasi, para honorer membentangkan spanduk dan menuntut 3 (tiga) hal. Pertama, segera mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan honorer 1.002 atau 1.335 di bulan Juli 2024. Kedua, menolak tegas P3K. Ketiga, meminta kepastian waktu pelaksanaan pengangkatan honorer Provinsi Papua Barat Formasi Tahun 2021.
Meski ditemui Kepala BKD Papua Barat, para tenaga honorer menolak penyampaian dan ingin langsung bertemu Penjabat Sekda atau Penjabat Gubernur.
Penjabat Sekda Papua Barat, Yacob S. Fonataba saat bertatap muka langsung dengan tenaga honorer yang menggelar demo menegaskan Pemprov Papua Barat saat ini sedang menjalankan verifikasi data honorer.
“Pemprov Papua Barat saat ini sedang melakukan verifikasi data honorer yang dilakukan BKD. Jadi saya ingatkan seluruh honorer yang berjumlah 1.335 memastikan benar dirinya adalah tenaga honorer. Jangan sampai ada kepentingan lain yang ikut menyusupi dalam proses verifikasi data tersebut,” ungkap Fonataba.
Penjabat Sekda menegaskan kembali bahwasanya verifikasi data harus dilakukan dengan benar. “Saya tidak mau ada lagi yang dipanggil oleh pihak berwajib dan dimintai keterangan karena pemalsuan data honorer,” pesannya.
Dihadapan ratusan tenaga honorer, Fonataba menyebut Pemprov Papua Barat memaksimalkan dan menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penganggaran proses pengangkatan honorer. Pasalnya, Gubernur telah mengeluarkan keputusan bahwa tidak ada penerimaan CPNS di Pemprov Papua Barat dan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer formasi 2021.
“Sata tegaskan dan sampaikan kepada saudara semua tenaga honorer bahwa tidak ada pengangkatan CPNS di lingkungan Pemprov Papua Barat. Ini sesuai keputusan Penjabat Gubernur untuk memprioritaskan proses pengangkatan honorer formasi 2021,” tegas Fonataba.
Diakhir dialog bersama ratusan tenaga honorer Pemprov Papua Barat, Sekda berharap dukungan dan kerjasama tenaga honorer agar proses dapat berjalan baik. Sekda juga mengaku pasca pertemuan ini, dirinya akan langsung bertemu kepala BKD dan melaporkan kepada Penjabat Gubernur. Termasuk melaporkan proses verifikasi internal di BKD dan kebijakan penganggaran.
Usai tatap muka, sekda didampingi sejumlah pimpinan OPD membuka palang di ruas jalan kantor gubernur. (red)