Bawaslu Papua Barat Ingatkan ASN untuk Mawas Diri, Tidak Terlibat Politik Praktis

Sosialisasi Netralitas ASN Bersama Forkopimda dan Partai Politik se-Provinsi Papua Barat pada, Selasa 31/7/2024 (Foto : KY/TopbNews.com)

Manokwari, TopbNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Partai Politik se-Provinsi Papua Barat pada, Selasa (31/7).

Komisioner Bawaslu Papua Barat, Nortbertus menyebutkan tujuan diadakan Sosialisasi Netralitas ASN dan Forkopimda serta Partai Politik untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya ASN dalam menghadapi Pemilihan di Tahun 2024 ini, agar mawas diri, menjaga diri agar tidak terlibat dalam politik praktis.

“Berdasarkan kajian kita, pelaksana pilkada 2020 itu banyak keterlibatan ASN yang kena sanksi, akibat terlibat dalam politik praktis”, sebutnya.

“Jangan karena emosi sesaat atau kekerabatan trus mau terlibat dalam politik”, tegasnya menambahkan.

Ia juga mengatakan, hari ini sosialisasi dengan Forkopimda dan partai politik, sedang kemarin sosialisasi bersama para Pemuda. Hal ini agar, mereka dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu untuk turut mengawasi Netralitas ASN.

“Mereka yang mengikuti sosialisasi ini, diharapkan dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi. Karena untuk mengawasi orang banyak inikan tidak mudah, justru itu kami butuh keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mengawasi netralitas ASN”, ujarnya.

Komisioner Bawaslu Papua Barat, Nortbertus (Foto : KY/TopbNews.com)

Selain itu, ia mengharapkan perhatian dari pemerintah Papua Barat dan lembaga-lembaga atau instansi yang terlibat dalam pengawasan ini seperti Inspektorat, BKD, Biro Pemerintahan, Kesbangpol untuk bersama-sama bekerjasama, karena instansi-instansi ini juga terlibat dalam pengawasan.

“Inikan kita punya kewenangan, kewenangan penindakan tetap berada di Bawaslu, tapi Bawaslu bekerjasama dengan mereka untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada ASN untuk tidak terlibat dalam politik Praktis”, tandas Nortbertus.

Diharapkan juga agar trend pelanggaran atau netralitas ASN ini semakin menurun dengan adanya sosialisasi ini. (*/KY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!