Manokwari, TopbNews.com – Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).
Program tersebut dikenalkan pada peringatan Hari Otonomi Khusus yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/11/2025).
Mudasir menilai peluncuran IKD OAP merupakan terobosan penting memperkuat kualitas layanan administrasi kependudukan di Papua Barat. Menurutmya, peringatan Hari Otsus tidak boleh dimaknai hanya sebagai acara seremonial, melainkan sebagai momentum refleksi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Papua.
“Harapan saya, momentum ini tidak hanya dilihat sebagai seremonial biasa. Tapi juga menjadi ajang refleksi untuk melihat persoalan-persoalan yang masih dihadapi orang Papua, apa yang menjadi PR besar pemerintah, dan bagaimana solusi penyelesaiannya dalam rangka mendorong pemberdayaan serta perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua,” ujarnya.
Mudasir juga menyoroti kebijakan libur fakultatif pada peringatan Hari Otsus. Menurutnya, keputusan tersebut justru bertentangan dengan semangat Otsus yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Seharusnya tidak perlu ada libur fakultatif. Biarlah kantor-kantor tetap buka, karena kasihan jika ada masyarakat dari kampung yang membutuhkan pelayanan, tetapi malah kantor tutup. Ini bertolak belakang dengan semangat Otsus. Hari Otsus itu mestinya menjadi momentum untuk memberikan pelayanan spesial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mudasir mendorong pemerintah provinsi agar membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pembangunan di Papua. Ia menyebut partisipasi ini penting untuk memastikan arah Otsus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Mudasir Bogra juga berharap peringatan Hari Otsus mendatang ada ruang agar publik dapat berpartisipasi melalui atraksi budaya, pameran UMKM, maupun diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, DPRP, MRP, akademisi, BP3OKP, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, masyarakat adat, tokoh perempuan, tokoh agama hingga pemuda dan mahasiswa.
“Dengan begitu, semua pihak merasa terlibat sekaligus mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan terkait kebijakan Otsus. Juga memperoleh masukan mengenai tanggung jawab lanjutan yang perlu dituntaskan dalam mempersiapkan masa depan Papua menuju Indonesia Emas,” Tutup Mudasir.
Penulis : Rian Lahindah