Manokwari, TopbNews.com – Anggota DPR Papua Barat Fraksi Nasdem Bersatu, Aloysius Siep, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama 24 tahun di Tanah Papua.
Ia menilai hingga saat ini banyak pihak, baik orang asli Papua maupun pendatang, belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan lahirnya kebijakan tersebut.
Menurut Siep, penting bagi seluruh masyarakat untuk kembali merenungkan esensi Otsus.
“Sesungguhnya Otsus itu apa, Otsus kenapa lahir, Otsus kenapa ada? Ini harus menjadi pertanyaan penting dan refleksi setiap tahun,” ujarnya.
Ia mempertanyakan klaim keberhasilan Otsus yang kerap diukur hanya dari banyaknya orang asli Papua yang menjabat sebagai gubernur, bupati, wakil bupati, hingga kepala dinas, atau dari adanya pemekaran wilayah. Menurutnya, indikator tersebut tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Coba lihat kilas balik setelah Otsus ada. Bagaimana dengan masyarakat kecil di dusun, di lembah, di gunung, sampai di pinggir pantai? Sampai hari ini saja untuk makan masih sangat sulit,” katanya.
Siep juga menyoroti distribusi dana Otsus yang menurutnya tidak hanya dinikmati orang asli Papua, tetapi juga berbagai suku nusantara di Papua. Selain itu, ia menilai implementasi Otsus tidak berjalan baik karena dari seluruh turunan Undang-Undang Otsus, baru Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terbentuk.
“Selain itu tidak ada,” tegasnya.
Ia juga menyatakan Otsus jilid satu masih sama saja, dan sekarang ada lagi jilid dua.
” Ditambah lagi lembaga atau badan-badan percepatan pembangunan di Papua mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan UP4PB, dilanjutkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan BP3OKP, dan kini di era Prabowo muncul lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua”, Ungkap Aloysius.
Ia turut mengutip pernyataan almarhum Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang menyebut bahwa Otsus di Papua telah gagal. Menurutnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara semakin meningkat dan membutuhkan komunikasi tiga pihak untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Siep juga menyinggung situasi keamanan di sejumlah daerah yang menurutnya menunjukkan bahwa Otsus belum membawa kedamaian.
“Hari ini terjadi mobilisasi militer besar-besaran di tanah Papua, orang Papua ditembak. Masalah di Nduga, Bintuni, Maybrat, Paniai, Dogiyai, dan di seluruh Papua terjadi pembunuhan. Terus apakah ini bisa dikatakan Otsus berhasil?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap Otsus sangat diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua dan tidak hanya menjadi program yang berjalan tanpa arah jelas. (Rian Lahindah)