Oleh: Papuan Centre
Selama dua dasawarsa, istilah “Afirmasi” di Papua sering disamakan dengan kata kunci tunggal: kuota. Kuota kursi politik, kuota beasiswa, kuota jabatan. Angka-angka ini adalah bentuk kompensasi historis, sebuah pengakuan bahwa ketertinggalan harus dikejar dengan perlakuan istimewa.
Namun, hasilnya belum setimpal. Jalan-jalan mulus dibangun, gedung sekolah berdiri megah, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, sebuah penanda kesejahteraan hakiki masih berada di palung terdalam Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, IPM Papua berada di angka 68,06 (kategori sedang), sementara rata-rata nasional sudah mencapai 74,39 (kategori tinggi). Kesenjangan ini bukan sekadar statistik; ini adalah kegagalan struktural yang mengunci potensi anak-anak Papua. Mengapa? Karena afirmasi yang diterapkan cenderung simetris dan generik. Ia hanya memastikan keterwakilan, bukan menjamin dampak.
Kita perlu berpindah dari Afirmasi Simetris (sekadar memberi jatah) menuju Afirmasi Asimetris Berdampak.
Afirmasi Asimetris mengakui sebuah realitas pahit: tidak semua intervensi memiliki daya ungkit yang sama.
Mengeluarkan Rp 1 triliun untuk membangun infrastruktur di lokasi yang salah, akan berdampak lebih rendah dalam jangka panjang, dibandingkan mengeluarkan Rp 500 miliar untuk mencetak kader OAP kompeten yang siap menduduki posisi penentu anggaran.
Inilah asimetri yang dimaksud: fokus pada titik tekan yang menghasilkan efek domino terbesar.
Cermin Asia: Titik Kritis India dan Malaysia
Konsep perlakuan asimetris untuk mencapai kesetaraan hasil bukanlah barang baru. Dua negara tetangga telah menjalaninya, memberikan pelajaran berharga sekaligus peringatan.
India dan Creamy Layer:
- Sistem Reservasi India memberikan kuota asimetris bagi Scheduled Cates dan Scheduled Tribes di universitas elit dan jabatan pemerintahan. Ini berhasil menciptakan mobilitas sosial besar-besaran dan keterwakilan politik yang kuat. Namun, India kini bergulat dengan masalah “creamy layer” manfaat afirmasi terus menerus dinikmati oleh keluarga yang sudah mapan dalam kelompok terreservasi.
Pelajaran bagi Papua: Afirmasi harus terbatas secara ekonomi dan diprioritaskan untuk OAP yang benar-benar membutuhkan dan berada di daerah terpencil.
- Malaysia dan Penguatan Kapital Lokal:
Malaysia melalui Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) menerapkan afirmasi asimetris ekstensif untuk etnis Bumiputera (Melayu) di sektor korporasi dan pendidikan. Dengan menetapkan target kepemilikan saham dan kuota masuk universitas yang ketat, Malaysia berhasil menciptakan kelas menengah dan profesional Melayu yang mendominasi tata kelola ekonomi.
Pelajaran bagi Papua: Afirmasi harus fokus pada kepemilikan aset dan modal (ekuitas 30% bagi OAP di sektor strategis), bukan hanya gaji pegawai.
Titik Ungkit Asimetris Papua
Dari cermin Asia, tiga sektor utama di Papua harus ditekan secara asimetris:
- Pendidikan: Mencetak Guru dan Dokter Lokal, Bukan Mengirim dari Jawa/luar Papua.
Afirmasi saat ini sering mengirim anak Papua sekolah di luar dan banyak yang enggan kembali. Dampak asimetrisnya rendah.
Afirmasi Asimetris harus fokus pada institusi pendidikan di tanah Papua itu sendiri. Prioritaskan pendanaan asimetris untuk:
- Program Ikatan Dinas Dosen/Tenaga Ahli OAP:
Mencetak ratusan dosen OAP dengan fokus pada ilmu terapan yang relevan dengan kearifan lokal (energi terbarukan, agribisnis sagu, perikanan). - Kontrak Pengabdian Berlipat:
Beasiswa diikat dengan kontrak pengabdian wajib 10 tahun di distrik pedalaman, disertai insentif finansial berlipat ganda (asimetris) yang jauh lebih menarik daripada bekerja di kota besar.
- Ekonomi: Kontraktor Lokal sebagai Pilar Kedaulatan
Dana Otsus mengalir deras, namun keuntungan proyek besar sering diserap kontraktor luar.
Afirmasi Asimetris harus mengikat dana pembangunan dengan syarat pengutamaan mutlak (preferensi 70% atau lebih) bagi perusahaan dan koperasi yang sepenuhnya dimiliki serta dikelola OAP.
Ini adalah penciptaan kelas pemilik modal OAP yang kelak menjadi jangkar ekonomi mandiri, bukan sekadar penonton.
- Tata Kelola: OAP dalam Pengambilan Keputusan Strategis
Afirmasi birokrasi sering mandek pada posisi staf ahli tanpa kekuatan anggaran.
Afirmasi Asimetris menuntut keterwakilan mayoritas yang terukur bagi OAP di jabatan manajerial dan pengambil keputusan strategis kepala dinas, kepala Bappeda, hingga rektor universitas daerah.
Hanya dengan mengendalikan tuas kekuasaan dan anggaran, pembangunan akan relevan dan bertanggung jawab pada rakyatnya sendiri.
Afirmasi Asimetris adalah pengakuan bahwa uang dan kebijakan harus bekerja jauh lebih keras di Papua. Ia menuntut keberanian politik untuk melakukan intervensi yang tidak biasa (asimetris). Jika Papua terus diperlakukan secara simetris, seperti daerah lain yang sudah mapan, maka jurang IPM itu akan tetap abadi.
Papua tidak butuh sekadar kuota; Papua butuh Dampak Asimetris untuk meraih kemandirian sejati. (*)