Manokwari, TopbNews.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Jumat (27/10) menggelar pertemuan dengan Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai.
Turut mendampingi, Kapokja Layanan Pengaduan/Sekretaris Tim Pengamatan Situasi HAM Papua Endang Sri Melani, Anggota Tim Pengamatan Situasi HAM Papua, Yorgen Numberi, M. Unggul Pribadi dan Nareki Kogoya.
Sementara, Pj Gubernur Papua Barat didampingi oleh Pj Sekda Yacob Fonataba, Kabiro Hukum Dorsinta, Asisten II Melkias Werinusa dan Kaban Kesbangpol, Thamrin Payapo.
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Papua Barat mulai dari pemerintahan hingga dilingkungan masyarakat, maupun kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat, salah satunya yakni kemiskinan ekstrem dan stunting.
Selain itu Komnas HAM juga mengapresiasi kondisi keamanan di Papua Barat yang sejauh ini aman dan kondusif.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengakui, pemerintah Papua Barat telah melakukan sejumlah hal untuk penanganan stunting dimana saat ini angka prevalensi stunting di Papua Barat telah mencapai angka 13 persen.
“Kita telah melakukan sejumlah hal untuk penanganan stunting, sehingga saat ini angkanya telah mengalami penurunan, dimana angka prevalensi stunting yaitu 13 persen. Kami juga telah membuat sistem aplikasi untuk pendataan stunting, dimana sistem ini telah mendapat apresiasi”, ujar Waterpauw.
Pada kesempatan itu, Waterpauw juga menyampaikan sejumlah capaian dan penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. (*/rls)