Jayapura, TopbNews.com – Pemerintah Kota Jayapura menggelar pencanangan Hari Korpri tahun 2023 dengan berbagai kegiatan dan lomba di halaman upacara Kantor Walikota Jayapura, Jumat ( 27) 10).
Dijelaskan Pj Wali Kota Jayapura, Frans pekey, Perayaan Hari Korpri yang jatuh pada 29 November tiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh Pemkot Jayapura. Tujuannya adalah untuk senantiasa mempererat persatuan kesatuan antar anggota korpri, persahabatan juga sekaligus kesegaran olahraga bersama.
“Semua itu sebagai sarana memupuk dan menjaga kekompakan dalam bekerja, melayani masyarakat dikota Jayapura dan diwarnai olahraga bersama dengan pengundian doorprize yang bernilai puluhan juta rupiah” ujar Frans Pekey.
Dirinya menambahkan PNS anggota Korpri hendaknya tetap memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam bertugas untuk melayani masyarakat di kota Jayapura sesuai dengan motto kota Jayapura “Satu Hati Membangun Kota Jayapura”.
Pencanangan HUT Korpri hari ini diisi berbagai rangkaian kegiatan di lingkup kota Jayapura yang diikuti anggota Korpri, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan juga dari unsur TNI/Polri.
Anggota Korpri Harus Jaga Netralitas
Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey menghimbau kepada seluruh anggota korpri jelang pesta demokrasi untuk senantiasa menjaga netralitas.
“Anggota Korpri adalah PNS atau ASN yang telah diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun semua sudah diatur termasuk dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yakni hak berdemokrasi, hak berpolitik semua sudah diatur,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam rangka Pemilu dan Pilkada 2024, diharapkan PNS tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, misalnya menjadi anggota partai politik, ataupun juga menjadi anggota calon legislatif.
“Kalau pilih kesitu tentu pilihannya berhenti dari PNS. Kemudian dalam menghadapi pemilu PNS juga harus netral tidak terlibat menjadi tim sukses, dalam kegiatan kampanye ataupun menjadi tim sukses,” tegasnya.
PNS sebagai anggota korpri tetap memilik hak politik dalam melakukan hak politiknya pada saat melakukan pencoblosan nanti. Namun, Netralitas harus tetap dijaga bagi seluruh PNS dalam menyalurkan hak politiknya pada pada 14 Februari untuk pemilu serentak dan juga bulan September pada Pilkada Kota Jayapura.
“Kalau ada yang terlibat dan ada laporan tentu akan kita tindak lanjuti. Masyarakat juga bisa mengawasi dan bisa juga menyampaikan sesuai bukti yang otentik jika ada oknum PNS yang terlibat,” bebernya.
Frans pekey juga mengatakan, untuk 2024 nanti, Pemkot Jayapura akan memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu.
“Pada tahun 2024 Pemkot akan memberikan jaminan kepada pemyelenggara pemilu mulai dari saksi, petugas di TPS hingga pihak keamanan yang mempunyai resiko kerja yang tinggi melalui BPJS ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan juga kematian,” jelasnya.
Ketika ditanyai terkait anggaran, dia berujar anggaran bersumber dari APBD Induk 2024.
“Anggarannya dari APBD 2024, dan kami sudah komunikasikan kepada kepala ke BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (*)
Penulis : NatYo