Manokwari, Topbnews.com – Komisi I DPR Provinsi Papua Barat mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat untuk merampungkan data base khusus pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi dan Kabupaten, menjadi basis satu data yang termuat dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).
Hal ini dilakukan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap kontraktor OAP yang selama ini dinilai belum diperhatikan secara baik.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat, George Dedaida mengatakan, Aplikasi yang memuat tentang tender proyek khusus bagi OAP, tidak boleh dicampurkan dengan kontraktor nusantara. Hal ini berhubungan dengan persaingan tender pekerjaan proyek.
Disisi lain, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida mengatakan, dengan satu data base OAP tersebut, dapat mengatur dalam pemberian pekerjaan baik penunjukan atau pembinaan, agar bisa terarah dengan baik.
Hal ini menurutnya, dilakukan guna mengantisipasi terjadi adanya double project, yang akhirnya menutup peluang bagi pengusaha OAP yang lain.
“Komisi I bersama Biro Pengadaan Barang dan jasa sudah sepakat untuk satu data kontraktor OAP, itu supaya teman-teman di Kabupaten Kaimana, Fakfak atau Kabupaten lain sudah dapat proyek tidak bisa dapat di Provinsi begitu juga sebaliknya kalau sudah di Provinsi jangan turun cari di Kabupaten lagi, itu tujuannya,” kata George Dedaida di Manokwari, Selasa (20/6).
Komisi I kata George, akan mendorong penganggarannya pada APBD Perubahan 2023 atau Induk 2024 supaya bisa mendata base kontraktor OAP.
Selain itu, pihaknya juga menekan ULP agar pekerjaan dengan nilai proyek diatas 5 miliar wajib diprioritaskan kepada Orang Asli Papua, sehingga konteks pemberdayaan terhadap OAP terkoneksi.
“Konteks afirmasi kita masih mengharapkan untuk ULP memberikan pembinaan bagi kontraktor Orang Asli Papua, kalau memang pengusaha Papua yang bisa masuk untuk dapat pekerjaan dengan nilai 5, 10 sampai 20 miliar harus diberikan ruang untuk mereka,” tegasnya.
Penulis : Tesan