Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw didampingi Wakil Bupati Kab. Bintuni, Matret Kokop bersama para Pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten aksi tolak Stunting dan Kemiskinan Ekstrim (Foto : Istimewa)
Bintuni, TopbNews- Masalah stunting dan kemiskinan ekstrim, masih menjadi persoalan di Papua Barat. Sejumlah wilayah yang masuk dalam Zona merah stunting dan kemiskinan ekstrim, yakni Kabupaten Pegaf, Fakfak, Kaimana, Wondama, Mansel, Manokwari dan Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni, sejauh ini tercatat angka stunting dan kemiskinan tinggi meski memiliki sumber daya alam melimpah.
Saat berkunjung ke Teluk Bintuni, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengakui Teluk Bintuni merupakan daerah penghasil dan dikenal memiliki PAD besar serta memiliki kandungan gas nomor dua di Indonesia. Ironisnya, menurut Waterpauw melalui rilis yang diterima menyatakan angka stunting dan miskin ekstremnya justru masih tinggi.
Pj. Gubernur pun meminta para pimpinan daerah di Teluk Bintuni berupaya menurunkan kemiskinan ekstrim dam stunting.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem karena perintah langsung dari Presiden sehingga bersama OPD terkait kita segera ambil langkah cepat,” ucap Paulus Waterpauw saat memimpin rapat bersama Pimpinan OPD Papua Barat dan Kabupaten Bintuni, Jumat (14/4) malam.
Kepala Bappeda Kabupaten Bintuni, Alimudin mengungkapkan, masalah-masalah stunting di Bintuni adalah kurang gizi dan pola asuh orang tua, serta faktor ekonomi. “Perlu adanya kerjasama segala stakeholder, termasuk LNG Tangguh. Untuk itu perlu intervensi provinsi,” ujarnya. (*)
Penulis: Tim Redaksi