Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, meminta anggota DPD RI tidak hanya membawa aspirasi masyarakat Maybrat ke pemerintah pusat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat.
Menurut Alfons, kehadiran langsung para anggota DPD RI di Maybrat penting untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus memahami persoalan yang terjadi dari dekat.
Ia mengatakan masyarakat di wilayah terdampak konflik membutuhkan kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui dialog langsung dan pembangunan.
“Kalau bisa kita ke Maybrat itu sama-sama. Saya berharap”, kata Alfons dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus Papua DPD RI di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu merasakan bahwa pemerintah dan lembaga negara benar-benar hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Alfons mengatakan, selama ini MRP telah menerima berbagai aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat maupun kelompok-kelompok yang mendampingi persoalan tertentu.
Namun, menurutnya, MRP sering berada dalam posisi sulit karena banyak persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Karena itu, Alfons menilai kunjungan DPD RI ke Papua Barat Daya harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Ia meminta DPD RI dapat menjadi salah satu pihak yang memediasi komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang masih berada di hutan.
Menurutnya, komunikasi tersebut penting untuk mengetahui secara langsung tuntutan dan kebutuhan kelompok yang berada di luar jangkauan pelayanan pemerintahan.
Alfons juga menyinggung adanya komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak tertentu mengenai kondisi kelompok yang berada di hutan.
Ia menyebut terdapat keluarga, termasuk istri dan anak, yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
“Nah, ini yang saya sampaikan sehingga harus ada mediasi khusus dengan keluarga yang sekarang ada di hutan, ada istri anak”, katanya.
Menurut Alfons, proses mediasi harus dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan tokoh yang dipercaya masyarakat.
Ia menilai pendekatan melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat menjadi salah satu jalan untuk membuka komunikasi yang lebih baik.
Selain persoalan keamanan, ia juga meminta pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan.
Menurutnya, tidak masuk akal meminta masyarakat kembali ke kampung apabila kondisi keamanan dan fasilitas dasar belum tersedia.
“Saya tahu mereka siap jalan, tapi kan mau jalan bagaimana kalau situasi tidak aman?”, ujar Alfons.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah terpadu antara keamanan, pembangunan, dan dialog.
Alfons berharap DPD RI dapat membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat dan mendorong adanya kebijakan khusus untuk daerah yang mengalami konflik.
Ia menilai kebijakan yang diterapkan untuk wilayah normal belum tentu dapat diterapkan begitu saja di daerah yang menghadapi persoalan keamanan dan konflik berkepanjangan.
Dengan turun langsung ke Maybrat, Alfons berharap DPD RI dapat melihat kondisi masyarakat sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang selama ini sulit dijangkau.
Menurutnya, kehadiran negara secara langsung dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. (*)
Penulis : Rian Lahindah