Sorong, TopbNews.com — Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) menggelar kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Masyarakat terkait pihak ketiga di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Klasis Aifat, Jumat (10/4/2026), dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perwakilan bupati, kepala dinas, lima kepala distrik dari wilayah Aifat Raya, Aifat Timur Raya, dan Aifat Selatan, serta tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan.
Sambutan Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, yang disampaikan oleh Manvret Mathe selaku Kepala Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika menyampaikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bersama antara MRP, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Pemerintah berharap ada keterbukaan dari masyarakat agar setiap persoalan dapat dikaji bersama dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan”, ujarnya.
Dalam forum diskusi yang ini peserta diminta menyampaikan persoalan tanpa saling menyalahkan, serta mengedepankan dialog terbuka demi mencari solusi bersama.
Sejumlah persoalan strategis pun mengemuka, di antaranya kondisi infrastruktur yang masih terbatas di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan.
Akses jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang belum memadai dinilai menghambat pelayanan pemerintah, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan.
Dari sektor kesehatan, peserta menyampaikan keterbatasan layanan, seperti kurangnya tenaga medis, minimnya ketersediaan obat-obatan, serta tidak tersedianya transportasi untuk penanganan pasien darurat.
Selain itu, distribusi program kesehatan dinilai belum merata hingga ke tingkat puskesmas.
Sementara di sektor pendidikan, masih ditemukan fasilitas sekolah yang belum memadai, bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan lain.
Kekurangan tenaga guru serta sulitnya akses ke wilayah terpencil juga menjadi kendala utama dalam proses belajar mengajar.
Tokoh masyarakat dalam forum tersebut juga menyoroti bahwa sejumlah wilayah, khususnya Aifat Timur Raya, belum merasakan dampak nyata dari dana otonomi khusus (Otsus).
Hal ini terlihat dari minimnya pembangunan infrastruktur, terbatasnya layanan pendidikan, serta rusaknya akses jalan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat kendala dalam penyaluran dan penyerapan dana Otsus.
Namun ke depan, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, disampaikan pula bahwa kondisi keuangan daerah yang masih terbatas turut mempengaruhi percepatan pembangunan.
Pemerintah daerah saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat, termasuk dana bagi hasil (DBH), yang penggunaannya juga masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, MRP Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan kajian dalam mendorong kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (*/TOP)