Manokwari, TopbNews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochhamad Idnillah, memaparkan program prioritas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Manokwari, Rabu (4/3/2026).
Dalam pemaparannya, Idnillah menjelaskan bahwa KNMP merupakan transformasi dari program sebelumnya, yakni Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern.
Kini, seiring arah kebijakan nasional, program tersebut dikemas dalam konsep Kampung Nelayan Merah Putih dengan skala pembangunan yang lebih besar dan terintegrasi.
“Target nasional pembangunan KNMP berkisar antara 2.000 hingga 4.000 kampung. Untuk tahap awal, sebanyak 200 kampung akan dibangun di wilayah Papua”, ujarnya.
Program KNMP bertujuan mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini identik dengan kawasan kumuh, minim sarana prasarana, serta terbatas akses terhadap air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan.
Melalui pendekatan pembangunan terintegrasi, pemerintah ingin menghadirkan kawasan pesisir yang tertata, produktif, dan memiliki nilai tambah ekonomi.
Pembangunan dilakukan melalui strategi sosial engineering, penguatan infrastruktur, serta pendekatan tematik berbasis potensi unggulan daerah, seperti perikanan tangkap, budidaya, wisata bahari, maupun produk olahan hasil laut.
Idnillah menegaskan, terdapat sejumlah kriteria minimal dalam penetapan lokasi KNMP, di antaranya adanya nelayan aktif, produksi perikanan, armada kapal, serta ketersediaan lahan yang clear and clean.
“Ketersediaan lahan menjadi hal utama, terutama di Papua. Statusnya harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari”, tegasnya.
Selain itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, baik dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, maupun dalam aspek perizinan dan legalitas lahan.
Untuk setiap lokasi, alokasi anggaran pembangunan KNMP dapat mencapai Rp20 miliar, tergantung kebutuhan dan kondisi wilayah. Komponen terbesar biasanya dialokasikan untuk pematangan lahan dan pembangunan dermaga.
Hasil survei awal di sejumlah titik di Papua Barat menunjukkan adanya tantangan teknis, seperti kondisi lahan rawa dan kawasan mangrove yang memerlukan desain konstruksi khusus.
Selain itu, pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan juga menjadi perhatian, mengingat dinamika sosial di lapangan yang kerap muncul dalam pengelolaan usaha kolektif.
KKP juga telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri guna mendukung kelancaran pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi proyek.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat setempat agar program KNMP Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Papua Barat. (*)
Penulis : Rian Lahindah