Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini tengah memperkuat proses penjaringan isu strategis sebagai tindak lanjut dari Konsultasi Publik (KP) yang berlangsung pada 24 November lalu.
Proses ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan pengelolaan ruang darat dan laut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Leonard Haumahu menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung saat ini adalah Focus Group Discussion (FGD) pertama yang difokuskan untuk memverifikasi hasil tangkapan isu oleh tim pendamping.
“Pada FGD pertama ini, kita memastikan kembali apakah isu-isu strategis yang telah dihimpun dari Konsultasi Publik sudah komprehensif, atau masih ada hal yang perlu ditambahkan”, ujar Leonard.
FGD pertama melibatkan Tim Pokja yang terdiri dari Dinas LH se-Kabupaten Papua Barat (hadir secara virtual), seluruh perangkat daerah provinsi, serta instansi vertikal. Seluruh masukan akan menjadi modal teknis bagi penyempurnaan dokumen isu strategis yang akan menjadi acuan pada tahap berikutnya.
Selain itu, proses asistensi dari pusat juga sudah berjalan. Direktorat PDLUK menugaskan tim untuk memberikan pendampingan awal bersama Dinas LH, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Leonard menekankan bahwa penjaringan isu strategis ini penting untuk mengawal keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kami memastikan pembangunan sejalan dengan struktur dan pola ruang, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini bukan soal membatasi investasi, tetapi mengarahkan agar kebijakan tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan”, jelasnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah