Manokwari, TopbNews.com – Fraksi Partai NasDem DPRP Papua Barat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Aloysius Siep, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Hotel Aston Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Dalam paparannya, Siep menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan pelayanan publik.
“Dokumen ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sarana evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua Barat”, ucapnya.
Berdasarkan catatan Fraksi NasDem, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp4,49 triliun atau 90,72 persen dari target Rp4,95 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp405,01 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pusat tercatat Rp4,08 triliun.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah menghabiskan Rp3 triliun atau 86,11 persen dari pagu anggaran, dengan belanja operasi mendominasi sebesar Rp2,27 triliun dan belanja modal Rp722,51 miliar.
Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah isu strategis. Pada sektor pemerintahan, mereka mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan penguatan koordinasi antar-OPD.
Sementara di bidang ekonomi, Fraksi menilai pertumbuhan mulai menunjukkan perbaikan, tetapi masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif.
Untuk itu, pengembangan UMKM, hilirisasi sumber daya alam, serta sektor pariwisata dinilai penting untuk didorong.
Dalam sektor sosial, NasDem menekankan perlunya pemerataan guru, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, serta program penanggulangan kemiskinan yang lebih merata.
Adapun pembangunan infrastruktur dinilai positif, namun pengawasan mutu pekerjaan harus lebih ketat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Sebagai rekomendasi strategis, Fraksi NasDem mengusulkan beberapa langkah, diantaranya, perluasan beasiswa bagi anak Papua di wilayah 3T, percepatan distribusi tenaga kesehatan, pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat berbasis UMKM dan pertanian, serta digitalisasi tata kelola aset daerah.
“NasDem akan tetap konsisten mengawal pembangunan Papua Barat yang berpihak pada rakyat, khususnya Orang Asli Papua, agar tercapai pemerataan kesejahteraan”, tegas Siep. (*)
Penulis : Rian Lahindah