Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan pandangan fraksi-fraksi DPRP Papua Barat terkait rancangan APBD 2025 serta hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Barat, Sabtu (6/9/2025), jawaban resmi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dibacakan oleh Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.
Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai pentingnya perumusan program dan kegiatan belanja daerah yang tepat, terukur, efisien, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami akan memperhatikan sungguh-sungguh harapan fraksi, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung agenda pembangunan ke depan”, ujar Lakotani.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Sejahtera yang menyoroti masih tingginya ketergantungan pada transfer pusat, pemerintah mengakui kondisi tersebut sekaligus menegaskan upaya peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Kami bersepakat bahwa efektivitas belanja, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu terus ditingkatkan agar dampaknya lebih nyata”, katanya.
Terkait temuan adanya sisa dana yang belum termanfaatkan secara maksimal, pemerintah memastikan akan mengalokasikan anggaran tersebut secara strategis pada 2025, termasuk untuk membiayai persiapan Pilkada dan program pembangunan prioritas lainnya.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menyatakan sependapat dan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam rancangan APBD 2025.
“Pemerintah Papua Barat berkomitmen untuk meningkatkan PAD, memperkuat layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui inovasi dan kebijakan yang lebih strategis”, kata Lakotani.
Dalam jawabannya terhadap Fraksi Gerindra, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat transparansi tata kelola keuangan daerah, memperbaiki kelemahan sebagaimana catatan BPK, serta fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah Papua Barat sependapat dengan seluruh pandangan fraksi bahwa perlu inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan BPK agar fungsi pengawasan berjalan lebih optimal”, tegas Lakotani. (*)
Penulis : Rian Lahindah