Jayapura, TopbNews.com – Sejumlah guru yayasan di Kota Jayapura yang tergabung dalam aksi penyampaian aspirasi menyuarakan kekecewaan mereka terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.
Salah satu peserta aksi, Frans Likumahua, guru SMP YPK Kotataja, mengungkapkan keresahannya.
“Kami yang tergabung dalam aksi ini berasal dari unsur kesehatan dan guru, kebanyakan dari kami adalah guru yayasan. Alasan kami hadir hari ini adalah karena kami merasa seperti dianaktirikan. Kami selalu bersabar menunggu kesempatan untuk diangkat, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian”, katanya.
Frans menyebut pihaknya mempertanyakan keputusan pemerintah yang menonaktifkan nama mereka dari daftar peserta seleksi, padahal mereka masih aktif bekerja di sekolah.
“Kami menerima edaran tentang waktu dan tempat tes, dan sampai saat ini kami masih menunggu verifikasi dari pemerintah kota tentang nama-nama yang berhak ikut. Namun, nama kami justru dinonaktifkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami”, sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jawaban pemerintah sejauh ini belum memuaskan dan masih menyisakan banyak kebingungan di kalangan guru yayasan.
“Jawaban dari pemerintah belum menjawab kegelisahan kami. Kami datang hari ini untuk berbicara dan menyuarakan aspirasi karena kami merasa hak kami diabaikan”, jelasnya lagi.
Para guru yayasan berharap Pemerintah Kota Jayapura dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai mekanisme seleksi P3K, termasuk alasan penonaktifan nama mereka. Mereka juga meminta pemerintah memberikan perlakuan yang adil tanpa membedakan status guru negeri dan guru yayasan.
Wakil Walikota yang menemui para guru honorer mengatakan kebijakan untuk memprioritaskan honorer di sekolah negeri merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Sesuai keputusan Mendagri dan MenPAN, pegawai yang honor di pemerintah Kota yang negeri, itu yang prioritas pertama. Sementara yang swasta tidak masuk dalam formasi ini”, pungkas rustam.
Diketahui para guru honorer geruduk kantor Walikota membawa spanduk dengan berbagai tulisan kekecewaan yang ditujukan kepada pemerintah kota Jayapura.
Mereka minta kejelasan status dan transparasi karena banyaknya pelamar PPPK yang dinonaktifkan tanpa penjelasan. Mereka juga menuntut untuk mengeluarkan siluman dari data validasi aktif dan meminta proses rekruitmen PPPK dilakukan lebih manusiawi, transparan dan berkeadilan. (*)
Penulis : Rachel