Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Alfons Kambu, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Secara khusus, harus dibarengi langkah konkret pendataan Orang Asli Papua (OAP) secara menyeluruh dan valid.
Dalam pernyataannya, Alfons menekankan pendataan OAP merupakan pondasi utama, sehingga program Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar menyasar masyarakat adat Papua secara tepat sasaran.
“Pendataan OAP harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data riil di lapangan. Ini penting agar semua program Otsus, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, bisa dirasakan langsung orang asli Papua,” tegasnya kepada TopbNews.com.
Ia menyebut, selama ini banyak program tidak berjalan maksimal akibat ketiadaan data yang akurat, dan pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Alfons mengingatkan bahwasanya tanpa sistem pendataan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, akan sulit mengevaluasi efektivitas penggunaan dana Otsus dan menjamin distribusi yang adil dan transparan.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah wajib melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, lembaga adat, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam merancang sistem pendataan OAP yang kredibel dan mudah di akses.
“Ini bukan sekadar urusan administratif, tapi menyangkut keadilan dan keberpihakan negara kepada orang asli Papua,” tutupnya.
Penulis : Marthina Marisan