Manokwari, TopbNews.com – Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat sebagai langkah awal untuk memperkuat rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang belajar dari Papua Barat yang telah lebih dulu menerapkan konsep Provinsi Berkelanjutan sejak 2015.
“Pertemuan pertama ini kami datang untuk belajar dari Papua Barat karena mereka sudah punya Perda tentang pembangunan berkelanjutan. Kami juga fokus pada pemberdayaan sosial karena wilayah kami, berada di ketinggian 4.700 meter, menjadi hulu dari sungai-sungai utama. Kawasan ini harus dikonservasi. Maka kami perlu banyak masukan kebijakan dari sini”, ujar Bupati Spei Yan Bidana dalam pertemuan bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat dan Yayasan WWF Indonesia, pada Senin (28/7).
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menargetkan, penyusunan Perda dapat rampung pada tahun 2026 hingga 2027, melalui proses kajian akademik, etnografi, lingkungan, dan budaya.
Bupati Spei menyebutkan bahwa Papua Barat dipilih sebagai referensi utama karena telah diakui secara nasional dan internasional, termasuk melalui penghargaan Gubernur sebagai pahlawan lingkungan dan dukungan dari berbagai mitra strategis.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 17 Agustus 2025 di Oksibil, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI. Jika Gubernur Papua Barat berhalangan hadir, Spei berharap Kepala BRIDA dapat mewakili, didampingi oleh WWF Indonesia.
Kepala BRIDA Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Papua Barat telah memiliki sejumlah regulasi strategis sebagai Provinsi Berkelanjutan, termasuk Perda tentang pembangunan berkelanjutan, pengakuan masyarakat hukum adat, pendanaan abadi, hingga hilirisasi komoditas unggulan.
“Ini yang bisa kami bagikan ke Pegunungan Bintang agar mereka tidak harus mulai dari nol”, ungkapnya sembari menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan BRIDA di Pegunungan Bintang.
“Kami siap mendampingi dalam hal kelembagaan, legalitas, hingga inovasi yang sesuai dengan konteks lokal mereka”, tambahnya.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menyatakan komitmen WWF untuk terlibat aktif dalam proses kerja sama tersebut.
“WWF siap berkolaborasi dengan segala sumber daya yang kami miliki untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Pegunungan Bintang’, ujarnya.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis menuju penguatan kerja sama lintas provinsi di Tanah Papua, yang diharapkan dapat menjadi model kolaborasi pembangunan berkelanjutan bagi wilayah lain di Indonesia. (*/CR-02)