Manokwari, TopbNews.com – DPR Papua Barat menggelar rapat internal di Sogun 1 Aston Hotel Manokwari, Senin (14/7) untuk melakukan penyesuaian agenda kerja. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Sidang Paripurna akan digelar besok untuk menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2024.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Samsudin Seknun, menjelaskan bahwa sidang paripurna besok menjadi tahapan awal sebelum DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami isi dokumen LKPJ.
“Besok kita masuk agenda Sidang Paripurna untuk menerima LKPJ Gubernur 2024. Setelah dokumen diserahkan, maka akan dilihat apakah perlu dibentuk Pansus. Dari hasil rapat tadi, mayoritas anggota menginginkan agar DPR tetap menjalankan fungsi pengawasannya melalui pembentukan Pansus”, ujar Seknun usai rapat internal.
Ia menambahkan, saat ini pimpinan DPR memberi ruang kepada fraksi-fraksi untuk mengirim perwakilan ke dalam Pansus. Jika semua nama sudah masuk, maka kemungkinan besar Pansus langsung disahkan setelah Sidang Paripurna.
“Tugas Pansus adalah mendalami isi LKPJ yang disampaikan oleh eksekutif. Meski ini LKPJ tahun 2024, yang merupakan masa transisi periode sebelumnya, tetap harus dikaji secara mendalam”, tegasnya.
Terkait dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Seknun menyebutkan bahwa DPR berharap dokumen tersebut diserahkan paling lambat pada 21 Juli 2025.
“Kalau bisa minggu ini sudah masuk. Kami di DPR siap membahas. Paling tidak, tiga hari sebelum tanggal 24 Juli dokumen itu sudah diterima agar pendalaman bisa dilakukan”, katanya.
Menurutnya, DPR juga akan mencermati apakah masukan-masukan yang disampaikan dalam Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD sebelumnya telah diakomodasi.
“Kalau memang usulan DPR sudah masuk dalam dokumen RPJMD, saya kira pembahasannya tidak akan berbelit. Kita tinggal tetapkan saja”,pungkas Seknun. (*)
Penulis : Rian Lahindah