Dorong Asosiasi DPR se-Tanah Papua, Amin Ngabalin: Kewenangan Daerah Harus Diperkuat Lewat Otsus

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin saat memberikan keterangan kepada awak media (Foto : Tesan/TopbNews.com)

Manokwari, TopbNews.com – Upaya pembentukan Asosiasi DPR se-Tanah Papua mendapat dukungan penuh dari DPRP Papua Barat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, menegaskan bahwa inisiatif ini penting untuk memperjuangkan hak dan kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

Amin mengatakan, asosiasi ini akan menjadi wadah strategis bagi para wakil rakyat di Papua dan Papua Barat untuk menyatukan langkah dalam menyuarakan berbagai persoalan, khususnya ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah.

“Melalui asosiasi ini, kita bisa mendorong agar isu-isu krusial seperti perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan keadilan fiskal bisa diperjuangkan secara kolektif”, ujar Amin.

Ia menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat yang menurutnya disebabkan karena terbatasnya kewenangan daerah dalam mengelola potensi seperti perikanan, kehutanan, dan sumber daya energi.

“Selama ini perizinan masih dikendalikan di Jakarta. Padahal kita di daerah yang terdampak langsung, tapi hasilnya kita cuma dapat sedikit”, katanya.

Sebagai contoh, Amin menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas yang dinilainya belum berpihak kepada kepentingan daerah. Ia juga menyoroti keputusan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, alih-alih di wilayah Papua yang merupakan lokasi tambang.

Menurutnya, langkah-langkah seperti itu menunjukkan lemahnya posisi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, sesuatu yang seharusnya diubah melalui pelaksanaan Otsus yang lebih konsisten.

“Kalau memang kita bicara Otsus, maka pusat harus memberikan kewenangan itu kepada gubernur di Tanah Papua. Papua tidak bisa diperlakukan sama seperti daerah lain,” tegasnya.

Ia menyakini, dengan memperkuat peran DPR se-Tanah Papua lewat asosiasi akan menciptakan solidaritas politik yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua secara menyeluruh.

“Ini bukan sekadar lembaga seremonial. Asosiasi ini harus menjadi alat perjuangan politik kita bersama”, pungkasnya. (*)

Penulis : Tesan & Rian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!