Manokwari, TopbNews.com – Senator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma secara tegas menyampaikan penolakannya atas pemindahan Smelter (pabrik pengolah bahan baku emas dan tambang mineral lain) PT. Freeport Indonesia dari Tanah Papua yang dibangun di Provinsi Jawa Timur.
“Jas Merah” ikon Filep Wamafma menegaskan kondisi ini bakal menjadi masalah sosial dan juga masalah politik di kemudian hari. Sebagai Senator asal Papua, Filep Wamafma menolak pengoperasian smelter PT. Freeport Indonesia di luar Tanah Papua, karena ia menilai alasan pemindahan lokasi pembangunan smelter ke Jawa Timur tidak tepat sasaran.
“Sumber daya alamnya di Tanah Papua, racunnya di buang di Papua, lalu smelternya di bangun di luar Papua. Kekayaannya dinikmati di luar Papua. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial dan politik kedepannya,” tegas Filep Wamafma kepada sejumlah Media di Manokwari, Minggu (23/3/2025).
Bentuk ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti ini, aku Filep menjadi salah satu faktor yang bakal memicu ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Puncaknya aku Filep, terlihat saat proses peresmian smelter PT. PT. Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur. Dirinya mempertanyakan mengapa tidak ada perwakilan pejabat dari Papua yang diundang?.
“Inilah yang sering kali membuat orang Papua antipati terhadap pemerintah pusat,” pesan Filep.
Meskipun smelter di Jawa Timur sudah diresmikan, Filep meminta pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius terhadap dampak ekonomi bagi Papua, terutama dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
“Pengangguran di Papua sangat tinggi. Oleh sebab itu, saya pikir tidak salah jika ada skala prioritas bagi putra-putri asli Papua untuk direkrut menjadi karyawan, manajer, atau bahkan pimpinan dalam operasional smelter PT. Freeport Indonesia di Jawa Timur tersebut,” sorotnya kembali.
Filep bahkan menyebut hingga saat ini belum terlihat strategi konkret dari Presiden Prabowo Subianto membangun Papua. Pasalnya, keputusan membangun smelter di luar Papua tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat, menurutnya hanya akan memperpanjang persoalan kepercayaan antara Papua dan Jakarta.
“Kita tentu mendukung program pemerintah yang telah dipertimbangkan dari berbagai aspek, tetapi kita ingin mengingatkan bahwa persoalan ini belum selesai. Masih ada pola pikir di Papua bahwa negara tidak adil dan tidak bijak,” jelasnya.
Bukti lain disebutkan Filep bahwasanya selama ini perusahaan asing yang beroperasi di Papua cenderung lebih fokus mengeksploitasi sumber daya alam ketimbang membangun wilayah tersebut.
Filep berharap kedepan, pemerintah pusat dapat membangun lebih banyak smelter di Papua dalam rangka menciptakan peluang kerja serta meningkatkan pendapatan daerah.
“Bagi saya, cukup satu smelter Freeport di luar Papua. Kedepan, smelter-smelter lainnya harus dibangun di Papua agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” kata Filep mengingatkan.
Penulis : Marthina Marisan