Jenewa, Topbnews.com – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly bersama para delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Jenewa, Swiss guna menghadiri sesi ke-65 Sidang Majelis Umum WIPO yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 17 Juli 2024.
Yasonna selaku menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional atau World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources, Traditional Knowledge (GRTK), di Jenewa, Senin (8/7/2024).
Yasonna mengatakan, Indonesia akan mengadopsi WIPO Treaty on GRATK dan menyelaraskan peraturan di Indonesia melalui revisi Undang-undang tentang paten nantinya. Oleh sebab itu, penandatanganan WIPO Treaty on GRATK merupakan langkah strategis Indonesia untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
“Penandatanganan traktat ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Maka kerjasama dengan WIPO akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional”, kata Yasonna.
Dirinya mengatakan, WIPO Treaty on GRATK menolong Indonesia dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
“Traktat ini juga mencegah pemberian paten secara keliru kepada penemuan atau inovasi yang tidak memenuhi kriteria. WIPO Treaty on GRATK bertujuan mencegah pemberian paten secara keliru kepada penemuan yang tidak baru terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional,” Ucap Yasonna.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Yasonna dalam pertemuan bilateral bersama Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang. Selain itu, pertemuan bilateral tersebut juga membahas pengembangan IP Academy di Indonesia dan kerjasama peningkatan kapasitas SDM di bidang Kekayaan Intelektual.
Ia meyakini Penandatanganan WIPO Treaty on GRATK dapat membawa dampak positif bagi Kementerian Hukum dan HAM, serta masyarakat Indonesia secara luas.
Sementara itu, Daren menyebutkan bahwa WIPO akan mengirimkan stafnya untuk melakukan on the job training (OJT) di Indonesia.
“Indonesia akan menjadi negara percontohan di mana WIPO akan mengirimkan stafnya untuk melakukan on the job training di Indonesia,” Ujar Darren. (Red/rls)