Masyarakat Asli Port Numbay Palang Kantor Walikota Jayapura

Jayapura, TopbNews.com – Buntut dari pengangkatan Honorer K2, ratusan massa yang tergabung dalam putra-putri Port Numbay menutup akses ke Kantor Walikota Jayapura, Kamis 27 Juni 2024.

Mereka menutup gapura jalur masuk kantor Walikota Jayapura, termasuk dua gerbang utama Kantor Walikota dan satu gerbang jalur belakang Kantor Walikota.

Masa terbagi menjadi 4 kelompok dan menduduki akses keluar masuk Kantor Walikota yang berlokasi di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua dengan membawa spanduk berbagai tulisan tuntutan.

“Bersama ini kami masyarakat Port Numbay menyampaikan beberapa perihal keberatan terkait pengumuman hasil pengangkatan formasi CASN Pemerintah Kota Jayapura tanggal 25 Juni 2024.

1. Pemberkasan ulang yang dilakukan oleh Walikota melalui Kepala OPD dianggap tidak sesuai dengan janji kedua Pejabat Walikota Jayapura (Bapak Franz Vicky dan Bapak Christian Sohilait).
2. Formasi CASN yang diumumkan tidak mengalami perubahan, akan tetapi hanya mengalami pengurangan jumlah, sehingga disinyalir masih banyak nama-nama siluman yang diakomodir, sehingga kami masyarakat asli Port Numbay dan para honorer yang benar-benar telah mengabdi menjadi korban.
3. Kami minta untuk bapak PJ. Walikota menunda hasil tersebut dengan rencana pelaksanaan tahapan selanjutnya sampai janji kedua PJ. Walikota Jayapura direalisasikan, karena Kami menganggap kedua PJ. Walikota telah melakukan pembohongan terhadap kami masyarakat asli Port Numbay.
4. Kami minta DPR Kota Jayapura untuk memanggil PJ. Walikota, Sekda dan Kepala BPKP serta seluruh kepala OPD untuk melakukan verifikasi faktual terkait nama-nama yang lolos formasi CASN tahun 2024 sejumlah 820 orang.
5. Penyampaian pada poin 3 bahwa yang terakomodir dalam masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, sedangkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai, surat pengumuman banyak nama-nama yang masa kerja di bawah 5 tahun bisa dikeluarkan, maka poin 3 dalam SK tersebut harus ditinjau kembali.
6. Kami masyarakat adat Port Numbay akan melaksanakan aksi lapangan sampai dengan aspirasi kami didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura,”.

Tidak hanya itu, masyarakat adat Port Numbay juga meminta Kepala BPKP segera mengundurkan diri secara terhormat karena tidak mampu mengurus pegawai kota Jayapura (Asli Port Numbay).

Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey saat menemui ratusan massa mengatakan permasalahan honorer terjadi sejak tahun 2020 hingga 2022.

“Ini mulai pendataan dari semua mulai dari OPD sampai ke kelurahan-kelurahan memunculkan data kurang lebih 3.200 honorer sejak tahun 2020,” katanya.

Frans Pekey berujar pada Desember 2023 saat dirinya menjabat sebagai PJ. Wali Kota Jayapura, telah mengumumkan 1.028 nama honorer, namun ditunda kembali guna dilakukan verifikasi ulang.

“Dan dari hasil verifikasi 1.028 nama berkurang menjadi 820 sesuai keterangan tanpa merubah nama yang ada,” jelasnya.

Dia menjelaskan tahun lalu KemenPAN-RB telah menyetujui formasi 2.000 honorer untuk Kota Jayapura.

“2.000 nama itu masih ada dan masih tetap, data yang dikirim ke Menpan dari BKN yakni 2.000 honorer. Dan 2.000 nama nama itu ada dalam data base, mereka terdiri dari masyarakat asli Port Numbay, OAP dan saudara-saudara kita dari luar (pendatang),” bebernya.

Masih menurut Frans Pekey, dari 2.000 nama formasi honorer yang ada tetap akan dilakukan proses yang sama yakni verifikasi ulang. “Saat ini kepegawaian sedang menyusun nama-namanya disertai dengan jabatannya,” katanya lagi.

Dia juga telah menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemkot Jayapura untuk membuka secara transparan nama-namanya.

“Sementara terkait data, saya sudah sampaikan di group pimpinan OPD, saya akan buka transparan biar semua lihat, baik yang sekarang keluar 820 maupun yang nanti di sisanya. Biar masing-masing OPD, masing-masing unit kerja dong baku lihat sendiri ko ini adakah tidak namanya,” tegasnya

Terkait 820 nama yang akan mengikuti tes pada awal Juli mendatang, dia bilang sudah komunikasikan kepada PJ. Wali Kota Jayapura untuk ditunda.

“Kita akan tunda, kita akan menyelesaikan dulu yang pertama adalah mengenai validasi ulang data, kita akan kirim langsung ke masing-masing OPD, Distrik dan Kelurahan untuk di verifikasi ulang dan kita akan lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan massa masih memblokade jalur utama Kantor Walikota dan menyerukan tidak akan membukanya hingga mereka mendapat jawaban atas tuntutan mereka.

Penulis : NatYo