Manokwari, TopbNews.com – Proses Pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Papua Barat dinilai terkesan mendadak. Hal ini disampaikan Ketua HNSI dan HISWANA MUGAS (Dua Profesi Usaha), Ferry Auparay.
Menurut Ferry, Organisasi KADIN adalah Ibu atau Induk dari semua Wadah berhimpun Asosiasi Profesi berbagai Dunia Usaha. Oleh sebab itu yang memimpin KADIN minimal berpengalaman dalam hal Organisasi dan Punya banyak Jam Terbang di berbagai bidang Organisasi Profesi Dunia Usaha.
“Saya sangat menyayangkan proses Pemilihan Ketua KADIN Papua Barat yang terkesan ‘Mendadak’ dan seakan diarahkan oleh ‘Kelompok dan Golongan Tertentu’ itu bisa tergambar dari Uang Pendaftaran 500 Juta dan di Buka cuma beberapa saat langsung di Tutup Pendaftarannya”, kata Fery.
Sebagai Pengusaha Asli Papua, Fery Auparay berpendapat bahwa proses ini kurang Bermartabat dan perlu disikapi dengan baik dan Transparan oleh Ketua Panitia Musprov Kadin Provinsi Papua Barat.
“Mestinya Pemilihan Ketua KADIN diselenggarakan secara terbuka dan ada proses wawancara dan penyampaian Visi dan Misi. Apa yang akan dilakukan 5 Tahun ke depan KADIN Papua Barat dan apa program jangan pendek dan menengah”, ujarnya melalui keterangan yang diterima TopbNews.com, Senin (3/6/2024).
Termasuk juga, kata Fery Auparay apa target yang akan dicapai dalam hal mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan membantu Pemerintah menekan Inflasi Daerah yang cukup tinggi termasuk dampak Ekonomi dalam Hal Penyelesain Masalah Stunting dan Kemiskinan Ekstrim.
Fery Auparay lantas mempertanyakan, apa syarat wajib uang Pendaftaran sebesar Rp. 500 Juta yang dibuat panitia pelaksana diatur dalam AD/ART atau angka 500 Juta merupakan hanya akalan atau siasat Panitia agar pengusaha mampu tertentu saja yang bisa mendaftar karena tidak semua Pengusaha Asli Papua siap uang Pendaftaran 500 Juta.
“Secara Empiris proses Musda KADIN sudah dua kali diselenggarakan tapi baru kali ini dibuat agak mendadak dengan Uang Pendaftaran 500 Juta. Periode sebelumnya tidak ada syarat itu”, ungkapnya.
Dirinya berharap, KADIN Papua Barat tidak dijadikan Alat Politik dan hanya kepentingan mencari Proyek di Pemerintah Daerah (Kontraktor).
Lanjutnya, KADIN harus mandiri dan berperan penting dalam mendorong semua Sektor usaha di Papua Barat terutama beberapa sektor Primadona tapi tidak tersentuh sampai saat ini yaitu Dunia Perikanan, Kehutanan, UMKM di berbagai Jenis usaha terutama mendorong Kesejahteraan bagi mama-mama Papua Penjual Pinang dan Pedagang Kelontong di Pasar Tradisional dan mendorong terbukanya Pasar-Pasar Ekspor produk Unggulan Papua Barat. (*)