Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya (Foto : Tesan/Topbnews.com)
Manokwari, Topbnews.com – Pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilu 2024 resmi dibuka KPU RI 1 Mei 2023. Namun hingga hari ketiga (3/5) belum ada pelamar yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya mengatakan, hingga hari ketiga dibukanya pendaftaran, belum ada Partai Politik yang mendaftarkan bakal calonnya yang nantinya berkompetisi dalam pemilihan serentak pada 2024.
“Sampai dengan hari ketiga pendaftaran dibuka, tapi belum ada yang mendaftar. Yang bikin lama kan dokumen calonnya, ada KTP, Ijasah, SKCK, bebas pidana dan lainnya. Bisa jadi bacaleg sementara mempersiapkan berkas-berkasnya,” kata Paskalis.
Ketika disinggung soal waktu kerja KPU dalam melakukan pemeriksaan dokumen terhadap sekitar 630 bakal calon DPR Provinsi dan 13 calon DPD RI, Paskalis mengakui, secara teknis agak lambat namun dengan aplikasi Silon maka mempermudah kerja KPU.
“Kita melayani 18 partai dan 13 DPD. 1 partai 35 caleg. Disadari banyaknya caleg dengan pemeriksaan dokumen scan, konpres siapkan di silon baru diupload. Secara teknis agak lambat tapi sekali kerja tuntas. Karena setelah itu tidak bawa banyak dokumen lagi saat pendaftaran. Begitu diinput lalu summit sudah terbaca dalam aplikasi, dan KPU tinggal melakukan pemeriksaan,” jelasnya kepada media ini di Manokwari, Rabu (3/5) malam.
Paskalis memperkirakan, pihaknya membutuhkan 10 hingga 15 menit waktu dalam melakukan pemeriksaan dokumen terhadap satu partai.
“Tidak seperti pemilu sebelumnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 30 menit untuk 1 partai. Dengan Silon kita butuh 10-15 menit untuk 1 partai. Saat ini berat tapi setelah di KPU dengan Silon sangat mudah asal mereka telaten, teliti dan isi dengan baik,” ujarnya.
Ditambahkannya, aplikasi Silon juga sudah mendeteksi secara dini kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga langsung diperbaiki sebelum di summit.
“Silon juga membantu pemeriksaan dokumen didalamnya termasuk susunannya 1 diantara 3 harus ada perempuan dan berapa jumlah perempuan didalamnya. Jadi tidak ada lagi kita koreksi lalu kembalikan yang menghambat tapi sudah deteksi dini kesalahan. itulah bagusnya pelayanan digitalisasi yang kita gunakan sekarang,” ungkapnya.
Meski demikian, Paskalis menegaskan, keabsahan dokumen sepenuhnya masih menggunakan penelitian.
“Tentunya kita tetap memperhatikan Legalisasinya, meski sudah lengkap tapi keabsahan dan kebenarannya tetap menjadi bagian dari verifikasi KPU untuk melihat secara detail. Setelah pendaftaran tetap kami punya waktu untuk periksa. Satu minggu KPU lakukan penelitian hingga masukan di DCS,” tegasnya.
Paskalis berharap, bagi partai yang berkas balonnya telah siap agar segera masukan ke KPU. Menurutnya ini akan membantu pihaknya melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga dengan tenang dan waktu yang cukup kesalahan pemeriksaan dokumen tidak bersifat fatal.
“Intinya kita mau dan harap kesempatan kekosongan ini supaya tidak bertumpuk karena ratusan dokumen yang harus kita teliti, maka jika ada yang sudah selesai silahkan masukan ke KPU. Kalau terlambat kami tolak, kalau tidak lengkap kami kembalikan,” tutupnya.
Penulis : Tesan